Pematangsiantar, MISTAR.ID (28/10/2026) — Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di KPPN Pematangsiantar terus merangkak naik. Hingga September 2026, setoran ke kas negara telah menembus Rp77,86 miliar.

Angka tersebut terbilang besar, tetapi Darwin Damanik, akademisi ekonomi dari Universitas Simalungun, mengingatkan agar tidak cepat puas. Ia menilai sebagian besar pemasukan masih bertumpu pada layanan kesehatan dan pengurusan paspor, dua sektor dengan permintaan yang relatif stabil.

"Orang pasti perlu berobat atau mengurus paspor, entah untuk kerja di luar negeri atau sekadar jalan-jalan. Jadi, naiknya angka PNBP itu lebih banyak karena masyarakat mulai pulih dan layanan publik kembali normal. Bukan karena muncul industri baru atau sektor produktif yang mengubah peta ekonomi daerah," kata Darwin kepada Mistar.id, Rabu (28/10/2026).

Meski demikian, Darwin cukup optimistis melihat penerimaan dari sektor pertanahan yang mulai bergerak. Menurutnya, hal itu menjadi tanda ekonomi lokal mulai berdenyut. Sektor pertanahan erat kaitannya dengan investasi, transaksi properti, dan perputaran modal di Pematangsiantar dan Simalungun.

"Intinya, lonjakan PNBP sekarang mayoritas datang dari gabungan kebutuhan administratif seperti kesehatan, paspor, dan geliat investasi lahan," lanjut Darwin.

Namun, capaian tersebut masih menyisakan persoalan. Darwin menyoroti pengelolaan keuangan daerah, terutama Dana Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) yang justru dikembalikan ke pusat. Menurutnya, hal itu merupakan sinyal kurang baik. Dana yang dikembalikan biasanya berasal dari sisa anggaran yang tidak terserap optimal (SiLPA).

"Kalau penyerapannya lambat, uang tidak berputar di masyarakat. Dana yang belum dipakai malah kembali ke pusat. Akhirnya, pemerintah gagal menciptakan efek ganda dari belanja negara. Padahal, belanja pemerintah bisa mendorong konsumsi lokal, mempercepat proyek, dan membuka lapangan kerja," ujar Darwin.

Untuk ke depan, Darwin memprediksi penerimaan PNBP bulanan akan stabil di Rp7 miliar hingga Rp8 miliar per bulan. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki perencanaan belanja yang matang agar masyarakat langsung merasakan dampaknya.

Agar tren PNBP tetap baik hingga akhir tahun, Darwin memberikan sejumlah catatan:

1. Jaga daya beli masyarakat dan permudah birokrasi PNBP

Penerimaan dari pertanahan dan lelang sangat bergantung pada kemampuan belanja masyarakat. Instansi pemerintah perlu membuat birokrasi lebih efisien agar biaya transaksi ringan, proses tidak membingungkan, dan investor maupun masyarakat tidak merasa dipersulit.

2. Aktifkan aset negara untuk pendapatan rutin

Lembaga seperti KPKNL sebaiknya mencari sumber pendapatan yang lebih stabil, tidak sekadar mengandalkan lelang eksekusi hak tanggungan yang hasilnya fluktuatif. Aset negara yang menganggur lebih baik disewakan kepada swasta atau UMKM sebagai sumber pendapatan berulang.

3. Waspada pendapatan sekali jadi

Darwin mengingatkan agar instansi tidak euforia ketika melihat lonjakan penerimaan yang bersifat temporer. Kadang terjadi lonjakan tiba-tiba di pertengahan tahun karena pengembalian TKDD atau lelang besar satu kali. Jika pendapatan harian tetap datar, kuartal IV akan stagnan.

"Jangan lupa juga, risiko inflasi kebutuhan pokok dan harga komoditas lokal yang melemah di akhir tahun tetap mengintai. Jika harga pokok melonjak, masyarakat pasti lebih fokus ke kebutuhan pangan. Imbasnya, penggunaan layanan administratif pun bisa turun," tutup Darwin. (hm02)