Simalungun, MISTAR.ID

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Simalungun Tahun Anggaran 2025, Chrismes Haloho, berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD dapat dijalankan secara serius oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Hal tersebut disampaikan Chrismes saat ditemui Mistar usai rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus LKPJ yang digelar di ruang sidang DPRD Simalungun, Selasa (9/6/2026).

"Apa yang sudah direkomendasikan, kita berharap itu dilaksanakan. Karena tujuan kita adalah bagaimana mengelola pemerintahan ini agar ada peningkatan dan menjadi lebih baik yang akhirnya akan berdampak positif kepada masyarakat yang menikmati seluruh APBD sesuai program-program yang direncanakan," ujar politisi Partai Golkar itu.

Ia menegaskan, rekomendasi yang disusun pansus bukan sekadar catatan formal DPRD, melainkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah selama tahun 2025.

Menurutnya, berbagai rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi OPD agar kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan APBD semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang.

"Harapan kita di pansus ini, kepada OPD agar melaksanakan rekomendasi yang disampaikan, tentunya atas perintah Pak Bupati," katanya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Simalungun Steven Samrin Girsang bersama pimpinan DPRD lainnya, Bona Uli Rajagukguk dan Jefra Hasudungan Manurung.

Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Simalungun, hadir mewakili pemerintah daerah Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.

Paripurna itu sekaligus menjadi penutup rangkaian pembahasan LKPJ Bupati Simalungun Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya dibahas intensif oleh pansus DPRD selama hampir satu bulan.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD memberikan sejumlah evaluasi strategis terkait pelaksanaan program pembangunan, pelayanan masyarakat, hingga pengelolaan anggaran daerah.

Melalui rekomendasi yang telah disampaikan, DPRD berharap pemerintah daerah mampu melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja pemerintahan sehingga manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Simalungun secara maksimal. (hm25)