Pematangsiantar, MISTAR.ID

Sejumlah mahasiswa dari kalangan perguruan tinggi di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun gelar diskusi publik guna membahas prihal implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (11/3/2026).

Forum ini hadirkan tiga narasumber dari Presiden Mahasiswa Universitas Efarina Pandes Nababan, Presiden Mahasiswa STAI Panca Budi Nia Ramadhani Damanik, serta Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Rado Sidauruk.

Diskusi yang mengusung tema MBG Peluru Nyasar atau Tabungan Peluru, itu menjadi ruang refleksi kritis mahasiswa terhadap salah satu program sosial pemerintah yang saat ini menyedot perhatian publik karena besarnya anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan diawali dengan seremoni pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya serta Mars Mahasiswa. Perwakilan Komunitas Rung Rakyat, Fauzan Pasaribu, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut dan secara resmi membuka diskusi.

“Diskusi seperti ini penting agar masyarakat, khususnya mahasiswa, dapat memberikan perspektif kritis terhadap kebijakan publik yang berdampak luas,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Rado Sidauruk menyoroti aspek fiskal dari Program MBG yang dinilai memiliki implikasi besar terhadap keuangan negara.

Menurutnya, anggaran MBG pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp335 triliun, termasuk alokasi yang bersumber dari anggaran pendidikan sebesar Rp223,5 triliun. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp71 triliun.

Lonjakan anggaran tersebut, menurut Rado, berpotensi mempersempit ruang fiskal negara serta meningkatkan risiko defisit anggaran.

Ia mengutip data hingga akhir Desember 2025 yang menunjukkan defisit anggaran negara mencapai Rp695,1 triliun atau sekitar 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Padahal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen dari PDB.

“Ketika defisit sudah mendekati ambang batas, pemerintah perlu sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan fiskal yang berskala besar,” ujar Rado.

Selain persoalan fiskal, ia juga menyoroti potensi dampak program MBG terhadap stabilitas harga pangan di pasar tradisional. Menurutnya, peningkatan kebutuhan bahan baku untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat memicu tekanan terhadap pasokan pangan.

Ia mencontohkan kenaikan harga ayam potong (broiler) yang disebut meningkat dari sekitar Rp26.000 menjadi Rp44.000 per kilogram, serta kenaikan harga telur dan sejumlah sayuran.

“Kenaikan permintaan bahan baku secara besar-besaran dapat berdampak pada pedagang kecil dan konsumen di pasar tradisional,” katanya.

Presiden Mahasiswa Universitas Efarina, Pandes Nababan, menyoroti aspek teknis pelaksanaan program yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.

Menurutnya, tujuan program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak memang patut diapresiasi. Namun, implementasi di lapangan harus didukung sistem distribusi, pengawasan kualitas makanan, serta standar higienitas yang kuat.

Ia menyinggung sejumlah kasus keracunan makanan yang dilaporkan terjadi di beberapa daerah dalam pelaksanaan program tersebut. Hal itu, menurutnya, menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan kontrol kualitas makanan masih perlu diperkuat.

“Program dengan anggaran negara yang sangat besar harus disertai dengan transparansi dan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pandes menegaskan bahwa mahasiswa tidak menolak upaya peningkatan gizi masyarakat. Namun ia menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem sebelum program dijalankan secara luas. Ia bahkan mengusulkan agar program tersebut dihentikan sementara apabila belum siap secara sistem.

“Jika belum benar-benar matang, sebaiknya program dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi secara komprehensif,” katanya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa STAI Panca Budi, Nia Ramadhani Damanik, menyoroti hubungan antara program MBG dengan kondisi sektor pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, program MBG sering dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas generasi masa depan. Namun di sisi lain, masih banyak persoalan mendasar dalam dunia pendidikan yang belum tertangani secara optimal.

Beberapa persoalan yang ia sebutkan antara lain keterbatasan fasilitas sekolah, ketimpangan akses pendidikan, serta kesejahteraan guru yang masih menjadi isu serius di berbagai daerah.

“Kebijakan besar seperti MBG seharusnya berjalan selaras dengan perbaikan fundamental dalam sistem pendidikan,” tuturnya.

Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar program tersebut tidak justru menimbulkan kesan bahwa prioritas kebijakan pendidikan menjadi tidak seimbang.

“Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk masa depan generasi justru mengabaikan persoalan mendasar dalam pendidikan itu sendiri,” ucapnya.

Diskusi yang dipandu oleh moderator Randa tersebut diakhiri dengan sesi tanya jawab yang melibatkan peserta dari berbagai organisasi mahasiswa dan komunitas.

Secara umum, forum tersebut menghasilkan satu benang merah: perlunya evaluasi komprehensif terhadap Program Makan Bergizi Gratis, baik dari sisi fiskal, teknis pelaksanaan, maupun relevansinya terhadap kebijakan pendidikan nasional.

Para peserta berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa agar kebijakan publik dapat disusun secara lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.