Pematangsiantar, MISTAR.ID

Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Efarina, Depandes Nababan, menyampaikan kritik tajam terhadap arah kebijakan pendidikan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prioritas utama pembangunan sumber daya manusia.

Dalam pernyataan resminya, Depandes menyoroti polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah. Ia menilai, meskipun pemenuhan gizi anak merupakan hal penting, kebijakan tersebut tidak boleh menggeser fokus utama pembangunan pendidikan.

“Pendidikan bukan sekadar memberi makan siswa, tetapi membangun kualitas manusia melalui guru yang sejahtera, fasilitas yang layak, dan sistem pembelajaran yang bermutu. Ketika anggaran besar digelontorkan untuk MBG di tengah berbagai persoalan pendidikan yang belum terselesaikan, wajar jika publik mempertanyakan prioritas negara,” ujarnya.

Menurut Depandes, kekhawatiran publik semakin menguat ketika muncul wacana pengangkatan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dengan ribuan tenaga honorer pendidikan yang telah lama mengabdi tanpa kepastian status.

“Banyak guru honorer mengabdi puluhan tahun dengan penghasilan jauh dari layak, tetapi belum mendapatkan kepastian status. Ketika pekerja program baru justru diprioritaskan menjadi PPPK, hal ini berpotensi melukai rasa keadilan para pendidik,” katanya.

Ia menegaskan, guru merupakan pilar utama pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan kesejahteraan negara. Program sosial, lanjutnya, tidak boleh mengorbankan martabat profesi pendidik.

Program MBG sejak awal memang memicu berbagai kontroversi, mulai dari kesiapan distribusi, pengelolaan anggaran, hingga dampaknya terhadap sektor pendidikan. Sejumlah akademisi menilai pendekatan bantuan langsung berisiko menggeser orientasi pembangunan dari peningkatan kualitas pendidikan menuju kebijakan populis jangka pendek.

Kritik juga menguat setelah muncul laporan kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Hingga Oktober 2025, lebih dari 16.000 siswa dilaporkan terdampak keracunan makanan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Mahasiswa tidak menolak pemenuhan gizi anak bangsa. Namun, kami menolak jika program ini justru mengorbankan kualitas pendidikan dan martabat profesi guru,” ujar Depandes.

Isu lain yang disoroti adalah keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pembangunan dan pengelolaan SPPG. Disebutkan, Polri memiliki lebih dari 1.147 unit SPPG dan menargetkan pembangunan hingga 1.500 unit sebagai dukungan terhadap program nasional tersebut. Presiden juga telah meresmikan lebih dari seribu unit SPPG milik Polri beserta fasilitas ketahanan pangan.

Menurut Depandes, keterlibatan institusi penegak hukum dalam program sosial pendidikan berpotensi menimbulkan persepsi politisasi serta mengaburkan batas fungsi sipil di sektor pendidikan.

“Ketika aparat penegak hukum masuk terlalu jauh ke wilayah program sosial pendidikan, publik berhak bertanya: apakah ini murni pelayanan publik atau bentuk konsolidasi kekuasaan?” katanya.

Sebagai representasi mahasiswa, BEM Universitas Efarina mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menata ulang prioritas kebijakan pendidikan. Mereka meminta agar pembangunan pendidikan jangka panjang, peningkatan kualitas guru, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah menjadi fokus utama.

“Program sosial memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan pembangunan pendidikan jangka panjang. Pendidikan adalah investasi peradaban, bukan proyek politik sesaat,” ujar Depandes.

Ia menegaskan mahasiswa akan terus mengawal isu pendidikan sebagai tanggung jawab moral generasi muda.

“Mahasiswa tidak boleh diam ketika arah pendidikan bangsa dipertaruhkan. Kami berdiri bersama guru, siswa, dan masyarakat demi pendidikan yang adil dan bermartabat,” ucapnya.