Pematangsiantar, MISTAR.ID

Di tengah dinamika pertumbuhan wilayah dan meningkatnya potensi risiko bencana, Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat sistem kesiapsiagaan yang adaptif dan terintegrasi.

Hal ini ditegaskan dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana 2026 yang digelar di Lapangan Brimob Subden 2B, Selasa (28/4/2026), sebagai bagian dari strategi membangun kota tangguh bencana berbasis kolaborasi lintas sektor.

Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, Junaedi Sitanggang, menekankan bahwa pendekatan penanggulangan bencana kini tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berorientasi pada mitigasi risiko dan kesiapan sistem sejak dini.

“Apel ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari penguatan ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen, termasuk BPBD sebagai motor koordinasi di lapangan,” ujar Junaedi.

Dengan mengusung tema “Siap untuk Selamat”, BPBD mendorong transformasi pola penanggulangan bencana melalui beberapa langkah strategis, antara lain digitalisasi sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas relawan kebencanaan, serta penguatan Kelurahan Tangguh Bencana sebagai simpul respons cepat berbasis komunitas.

Dalam konteks ini, BPBD tidak hanya berperan sebagai lembaga respons darurat, tetapi juga sebagai pusat edukasi publik dan orkestrator sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil.

Lebih jauh, kesiapan menghadapi bencana juga diarahkan pada penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan rutin, simulasi terpadu, serta integrasi kurikulum kebencanaan di lingkungan pendidikan. Langkah ini dinilai penting untuk membangun budaya sadar bencana sejak usia dini.

“Keselamatan adalah hasil dari kesiapan kolektif. BPBD bersama seluruh pemangku kepentingan harus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk merespons situasi darurat,” tambahnya.

Ke depan, BPBD Siantar akan terus mengembangkan model penanggulangan bencana berbasis data dan risiko, sehingga setiap kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada pengurangan kerentanan masyarakat. (hm27)