Simalungun, MISTAR.ID

Kebutuhan dasar masyarakat berupa akses jalan layak dan ketersediaan pupuk subsidi kembali mengemuka dalam reses Masa Sidang II Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Bernhard Damanik, di Dusun I Siborongborong, Nagori Bahal Gajah, Kecamatan Sidamanik, Selasa (28/4/2026).

Forum serap aspirasi itu berlangsung terbuka dan diwarnai penyampaian keluhan warga yang selama ini belum tertangani secara optimal, terutama terkait infrastruktur desa dan sektor pertanian.

Warga Dusun Siborongborong bermarga Simanjuntak mengungkapkan, jalan utama di wilayah mereka telah puluhan tahun mengalami kerusakan parah. Kondisi tersebut dinilai sangat menghambat mobilitas masyarakat, mengingat jalan itu menjadi satu-satunya akses keluar-masuk dusun.

"Semua aktivitas warga bergantung dari jalan ini. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan belum pernah diperbaiki secara maksimal," ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan S. Pakpahan, warga Bahal Gajah Atas. Ia meminta agar perbaikan jalan di wilayahnya turut menjadi perhatian, mengingat kondisi kerusakan yang dinilai semakin parah dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga.

Di sisi lain, persoalan pupuk subsidi juga menjadi sorotan. N. Nababan, warga Desa Maniksilau, menyebut distribusi pupuk di Kecamatan Sidamanik masih bermasalah. Bahkan, kata dia, sejumlah petani tidak memperoleh pupuk dalam dua periode penyaluran terakhir.

"Mayoritas warga di sini petani. Kalau pupuk tidak tersedia, tentu berdampak langsung pada hasil pertanian," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Bernhard Damanik memastikan perbaikan jalan utama di Dusun Siborongborong akan mulai direalisasikan pada tahun ini. Ia menyebut pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 500 meter itu akan dilakukan secara bertahap hingga tuntas.

"Untuk jalan Siborongborong, kita pastikan mulai dikerjakan tahun ini dan dilaksanakan secara bertahap sampai selesai," kata politisi Partai NasDem ini.

Sementara itu, usulan perbaikan jalan di Bahal Gajah Atas akan ditampung dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran daerah mendatang. "Aspirasi ini akan kita dorong agar masuk dalam program APBD berikutnya," ujarnya.

Terkait krisis pupuk subsidi, Bernhard menyatakan akan berkoordinasi dengan komisi terkait di DPRD untuk menelusuri akar persoalan, sekaligus memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.

"Kita akan cari tahu di mana letak persoalannya, termasuk mengantisipasi praktik-praktik curang di tingkat kios maupun distributor," katanya.

Reses tersebut menegaskan bahwa persoalan infrastruktur dan pertanian masih menjadi isu krusial di pedesaan di wilayah Habonaron do Bona, yang membutuhkan respons cepat dan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah maupun legislatif. (hm27)