Pematangsiantar, MISTAR.ID

Suasana rapat pembahasan R-APBD tahun 2026 antara DPRD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) di Komisi III mendadak memanas setelah terungkap adanya pemangkasan yang signifikan. Hal ini menjadi sorotan, mengingat Dinas PUTR merupakan kunci dalam pembangunan infrastruktur kota.

Pemangkasan anggaran setelah adanya TKD ini pun memunculkan sejumlah pertanyaan dari anggota dewan, terutama terkait dampaknya terhadap pembangunan fisik yang selama ini menjadi perhatian utama warga. Mulai dari perbaikan jalan rusak, penanganan drainase, hingga proyek penataan kota yang sudah lama dinantikan.

Beberapa anggota dewan bahkan menilai keputusan pemangkasan ini berpotensi memperlambat realisasi program pembangunan yang telah dijanjikan pemerintah kota. Mereka meminta penjelasan terbuka mengenai alasan pengurangan anggaran dan alternatif solusi yang akan ditempuh agar kebutuhan infrastruktur masyarakat tidak terabaikan.

Kepala Dinas PUTR Kota Pematangsiantar, Sofian Purba, juga menyebut kekhawatiran yang serupa. Mereka menyebut pemangkasan anggaran dapat berdampak langsung pada sejumlah program prioritas dan meminta agar pembahasan dilakukan secara lebih mendalam agar keputusan yang diambil tidak merugikan publik.

"Adapun anggaran Dinas PUTR untuk tahun 2026 sebesar Rp39.815.267.331. Sebelum pemotongan sekitar Rp87 miliar. Dengan adanya pemotongan ini kita akan melakukan efisiensi untuk perjalanan dinas, ATK dan lainnya," ujar Sofian Purba dalam rapat, Jumat (21/11/2025).

Sementara itu, Alex Hendrik Damanik, anggota Komisi III menyampaikan, apakah anggaran yang dikelola pada tahun 2026 mendatang sudah efektif. Karena efisiensi atau pemotongan TKD ini langsung dari Presiden.

"Salah satu efisiensi itu kan, tentang perjalan dinas. Ini kalau dihemat bisa dipindahkan ke yang lainnya," ujarnya.

Selain anggaran yang dipangkas, DPRD juga soroti biaya administrasi umum perangkat daerah senilai Rp2.488.834.588,000. Dan hal ini pun diharapkan dapat dihemat.

Menanggapi hal ini, Sofian pun mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk biaya percetakan yang menyangkut kegiatan pengerjaan.

"Jadi kalau ada kegiatan, akan kita buatkan kontrak tujuh rangkap dalam satu kegiatan," ucapnya.