Medan, MISTAR.ID

Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang digagas pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menjangkau siswa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dinilai sebagai langkah positif dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak putus sekolah.

Pengamat sosial dari Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi, mengatakan program yang melibatkan 20 pemerintah provinsi ini merupakan upaya penting untuk memastikan layanan pendidikan tetap dapat diakses di tengah keterbatasan geografis.

Meski demikian, Wakil Dekan I FISIP USU itu juga menyoroti masih banyak wilayah 3T yang belum memiliki akses internet memadai. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan PJJ karena siswa akan kesulitan mengakses materi pembelajaran secara daring. Selain itu, keterbatasan perangkat seperti komputer atau telepon pintar juga menjadi kendala di lapangan.

Ia juga menambahkan kesiapan tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, banyak guru di daerah 3T yang belum terbiasa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran daring, sehingga diperlukan pelatihan berkelanjutan.

“Pelatihan yang memadai diperlukan agar mereka dapat mengajar secara efektif. Dan tidak semua siswa maupun orang tua memahami cara menggunakan teknologi untuk pendidikan. Edukasi mengenai penggunaan platform pembelajaran juga penting,” katanya kepada Mistar, Rabu (6/5/2026).

PJJ tidak dapat gantikan pembelajaran luring

Agus menilai PJJ belum dapat sepenuhnya menggantikan pembelajaran tatap muka, terutama dalam aspek interaksi sosial dan efektivitas penyampaian materi. Ia menjelaskan, interaksi langsung antara guru dan siswa penting untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta didik.

Selain itu, beberapa materi pelajaran dinilai sulit dipahami jika hanya disampaikan secara daring tanpa praktik langsung. “Pembelajaran praktis dan pengalaman langsung sering kali lebih efektif dalam konteks kelas,” tuturnya.

Untuk itu, ia merekomendasikan agar pemerintah memperkuat infrastruktur digital di wilayah 3T, termasuk penyediaan akses internet dan perangkat belajar. Di sisi lain, pelatihan bagi guru perlu terus ditingkatkan agar mampu mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi. “Serta membuat komunitas pendidik yang dapat saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam PJJ,” katanya.

Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial USU itu juga mendorong penerapan model pembelajaran hybrid yang menggabungkan metode daring dan tatap muka sebagai solusi yang lebih efektif, terutama pada pelajaran yang membutuhkan interaksi langsung. Selain itu, keterlibatan orang tua dan komunitas lokal dinilai penting dalam mendukung keberhasilan program PJJ.

“Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program PJJ ini dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi siswa di daerah 3T,” ucapnya.

Diketahui, pemerintah telah menggandeng 20 pemerintah provinsi untuk bekerja sama menggencarkan implementasi program PJJ bagi anak-anak di wilayah 3T.

Dalam sebuah rapat di Kota Kupang Nusa Tenggara Barat (NTT), pada Senin (4/5/2026), Mendikdasmen, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa tidak hanya sebatas menyediakan sekolah-sekolah induk, pihaknya juga akan mendukung ekosistem pembelajaran digital.

Pemerintah akan menyediakan layanan internet satelit seperti Starlink bagi komunitas belajar terutama di wilayah 3T agar dapat mengikuti PJJ.

Selain itu, kebutuhan listrik di daerah terpencil juga akan diperhatikan termasuk pemasangan panel surya di sekolah yang belum terjangkau listrik. Program ini ditargetkan akan menjangkau lebih dari 200.000 anak putus sekolah.