Nias Barat, MISTAR.ID

Tenaga honorer kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Barat, datang beramai-ramai di ke gedung DPRD Nias Barat. Kehadiran mereka pun disambut langsung oleh Ketua DPRD Kevin KP Waruwu pada Senin (20/1/25).

Para honorer melakukan itu setelah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) RI No 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Saat bertemu dengan pimpinan dan anggota DPRD, para tenaga honorer tersebut menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait tenaga honorer yang telah mengikuti ujian PPPK Tahap I di Pemkab Nias Barat, namun tidak mendapat alokasi formasi dengan status R2 dan R3.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kevin K.P Waruwu berjanji pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan, menuntaskan serta memberikan kepastian tentang status tenaga honorer yang sudah terdata di data base BKN.

"Aspirasi tenaga honorer kesehatan akan segera kami follow up dengan beberapa poin kesepakatan yang termuat dalam berita acara serta mendesak pemerintah daerah untuk memutuskan status Honorer R2 dan R3 sebagai PPPK paruh waktu serta seperti apa besaran gajinya," tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pimpinan dan anggota DPRD Nias Barat berharap semua tenaga honorer kesehatan dengan status R2 dan R3 dapat ditampung pemerintah daerah sebagai PPPK paruh waktu.

"Soal gaji PPPK Paruh Waktu, sebagai fungsi penganggaran dan mendasari dari surat mendagri tentang penganggaran gaji PPPK paruh waktu, saya kira lembaga DPRD siap mengesahkan apabila pihak eksekutif telah merampungkan hitungannya," tandas Kevin Waruwu. (e zebua/hm17)