Jakarta, MISTAR.ID

Salah satu sutradara film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, Cypri Paju Dale, akhirnya buka suara setelah film garapannya bersama Dandhy Laksono ramai menuai perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.

Cypri menilai polemik hingga upaya pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi kemungkinan dipicu penggunaan istilah “kolonialisme” dalam judul film tersebut.

Melalui video yang diunggah akun Instagram Ekspedisi Indonesia Baru, Jumat (15/5/2026), Cypri mengatakan film itu dibuat untuk membantu masyarakat luas memahami kondisi masyarakat adat di Papua saat ini.

“Film ini memang sedang dihambat agar tidak menjangkau penonton lebih luas. Ada pihak-pihak yang tidak ingin situasi di Papua diketahui publik,” ujarnya.

Menurut Cypri, istilah kolonialisme dipilih bukan tanpa alasan. Ia menyebut film dokumenter tersebut disusun berdasarkan riset sejarah, antropologi, investigasi jurnalistik, serta analisis kebijakan.

Ia menilai sejumlah istilah yang selama ini digunakan seperti konflik, pelanggaran HAM, minim pembangunan, deforestasi, hingga militerisme belum cukup menggambarkan persoalan Papua secara utuh.

“Kolonialisme sebagai kerangka analisis dianggap mampu merangkum berbagai persoalan itu sebagai sesuatu yang saling berkaitan dan berlangsung sistematis,” katanya.

Cypri juga menegaskan istilah tersebut telah lama digunakan sebagian masyarakat Papua untuk menjelaskan pengalaman hubungan mereka dengan Indonesia maupun bangsa lain.

Selain itu, ia mengakui isi film dapat memunculkan pertanyaan kritis di tengah masyarakat, termasuk mengenai relasi Indonesia dengan Papua.

“Pertanyaan apakah Indonesia melakukan penjajahan di Papua memang sederhana, tetapi sulit dijawab. Namun menurut saya, hal itu perlu dibicarakan secara terbuka dan jujur,” katanya.

Film dokumenter yang dirilis pada 2026 itu diproduksi Ekspedisi Indonesia Baru, sebuah gerakan dokumentasi perjalanan nusantara yang digagas sejumlah jurnalis senior, termasuk Dandhy Laksono dan Farid Gaban.

Film tersebut menyoroti kehidupan masyarakat adat serta perjuangan mereka mempertahankan hak atas tanah. Salah satu isu yang diangkat adalah proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai sebagian pihak berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat adat.