Medan, MISTAR.ID

Pemutaran film dokumenter Pesta Babi memunculkan respons beragam. Sejumlah aktivis di Medan menilai film tersebut menunjukkan bukti nyata perusakan hutan, konflik agraria, hingga posisi perempuan yang dinilai menjadi kelompok paling terdampak dalam krisis lingkungan dan perebutan ruang hidup masyarakat adat.

Hal itu terungkap dalam diskusi yang dilakukan setelah pemutaran film oleh Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) di Medan.

Direktur Srikandi Lestari, Mimi Surbakti, menilai dominasi oligarki dapat bertahan karena masyarakat belum terorganisir secara kuat.

“Uang yang terorganisir akan mengalahkan orang-orang yang tidak terorganisir. Orang-orang yang terorganisir akan mengalahkan uang yang terorganisir juga. Karena uang tidak punya otak, tapi manusia punya,” ujarnya, Jumat (15/5/2026).

Menurut aktivis lingkungan dan HAM itu, film tersebut memperlihatkan bagaimana kelompok bermodal besar mampu menguasai sumber daya yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Ia juga menyoroti peran negara yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan oligarki dibanding masyarakat adat.

Ia mencontohkan kondisi di Tapanuli Utara (Taput), ketika hutan kemenyan masyarakat adat berubah menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan proyek geothermal sehingga mempengaruhi penghidupan warga.

“Dulu mereka bisa menghasilkan sampai ratusan kilo kemenyan. Sekarang, puluhan kilo saja juga sulit. Lahannya sepuluh hektar juga tidak bisa dipakai dan terpaksa menyewa satu hektar. Kenapa? Karena di lahannya keluar gas beracun,” tuturnya.

Ia juga mengkritik negara yang menurutnya lebih berpihak pada oligarki. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah, lanjutnya, merupakan bentuk pembungkaman agar masyarakat tidak boleh berteriak atau demo, supaya bantuannya tetap mengalir.

Sorotan lain datang dari advokat dan aktivis perempuan, Timo Dahlia. Ia menilai perempuan dan anak menjadi pihak paling rentan saat konflik lingkungan terjadi.

Menurutnya, perempuan sering menjadi pihak yang harus bertahan dalam situasi pengungsian, mengurus anak, hingga menghadapi keterbatasan layanan kesehatan di tengah konflik agraria dan kerusakan hutan.

Ia menyinggung cuplikan film tersebut di mana ada perempuan yang hendak melahirkan dan harus berjalan di tengah hutan tanpa tau akan kemana. Bahkan ada meninggal karena tidak adanya tenaga kesehatan. “Kalau saya melihat, ini sama dengan film Avatar ya,” ujarnya.

Diskusi juga menyinggung pentingnya jurnalisme akar rumput sebagai medium advokasi. Fotografer, Mafa Yulie menyebut ruang-ruang diskusi kecil menjadi cara alternatif menyampaikan isu yang tidak banyak mendapat perhatian media arus utama.

Sementara itu, Ketua Umum FJPI, Khairiah Lubis mengatakan film-film karya Dandhy Laksono kerap membuka persoalan yang selama ini tidak diketahui publik. Ia menilai isu dalam film Pesta Babi relevan dengan kondisi di Sumut yang masih diwarnai konflik antara masyarakat adat dan perusahaan.

“Saya tertarik dalam ucapan dalam film tadi. Dikatakan bahwa hutan itu merupakan supermarket bagi masyarakat di sana. Jadi kalau supermarketnya hilang, bagaimana mereka akan hidup? Apa yang mau dimakan?” tuturnya.

Kemudian, Seniman Hafiz Taadi juga menilai apa yang terjadi di Papua merupakan bentuk perampasan ruang hidup yang terjadi secara terbuka dan perlu terus disuarakan melalui media.