Jakarta, MISTAR.ID - Pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil menjadi perhatian masyarakat. Perhitungan desil yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) banyak dipertanyakan karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Desil menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial. Karena itu, ketidakakuratan dalam pengelompokan dikhawatirkan membuat masyarakat yang masih membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah akan memberikan perhatian terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait penghitungan desil. Jika ditemukan ketidaktepatan, pemerintah akan mendorong perbaikan data.

"Ya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi," ujar Qodari di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Qodari mengatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki pendataan sosial dan ekonomi. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan bahwa penyesuaian basis data dapat dilakukan.

Hal tersebut dinilai penting karena persoalan ketidakakuratan data penerima bantuan sosial masih terjadi. Qodari menyebut terdapat dua jenis kesalahan yang dapat terjadi dalam penyaluran bantuan sosial.

Pertama, inclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan bantuan justru menerima bantuan. Kedua, exclusion error, yaitu masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak menerima bantuan.

"Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing. Jadi mengenai perlinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik. Dan memang akurasi data ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden," papar Qodari.

Sebelumnya, pemerintah juga menyatakan angka desil masyarakat Indonesia dapat dikaji ulang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan data sosial dan ekonomi bersifat dinamis sehingga perlu diperbarui sesuai kondisi masyarakat.

"Ya selalu (data berubah), data sifatnya dinamis," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026) lalu.

Menunggu Hasil Sensus Ekonomi

Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan Sensus Ekonomi yang salah satunya berkaitan dengan evaluasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan angka desil masyarakat Indonesia masih menunggu hasil pendataan yang dilakukan BPS.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menjelaskan, angka desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

Menurutnya, angka desil tidak dapat serta-merta dijadikan ukuran kondisi ekonomi sebuah keluarga secara tunggal.

"Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," kata Amalia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/8/2026).

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menanggapi polemik penetapan desil. Ia mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap DTSEN yang menjadi basis penetapan desil.

Purbaya menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan pendataan yang dilakukan BPS.

"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Menurut Purbaya, kesalahan dalam pendataan merupakan hal yang lazim terjadi dalam proses survei. Meski demikian, ia berharap hasil pendataan BPS pada tahun depan dapat lebih baik dan rapi.

"Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," sebut Purbaya. (hm25/detikcom)