Pematangsiantar, MISTAR.ID

Sejumlah partai politik di parlemen merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menginginkan syarat calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), serta kepala daerah harus berasal dari sistem kaderisasi partai.

Usulan tersebut tercantum dalam ikhtisar laporan tahunan Direktorat Monitoring KPK 2025 yang dirilis pada 17 April 2026. Dalam laporan itu, KPK menyampaikan 16 rekomendasi perbaikan tata kelola partai politik, termasuk revisi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Salah satu poinnya adalah penambahan klausul bahwa kandidat capres, cawapres, maupun kepala daerah harus berasal dari proses kaderisasi partai, meski tetap mengedepankan prinsip demokratis dan terbuka.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan tidak sependapat dengan usulan tersebut. Ia menilai bahwa calon pemimpin bangsa seharusnya dipilih dari sosok terbaik, tanpa harus dibatasi hanya dari kader internal partai.

Menurutnya, partai memang mengutamakan kader sendiri, namun tetap perlu membuka ruang bagi figur dari luar yang dinilai memiliki kapasitas lebih baik.

Pandangan serupa disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Ia menilai kewajiban mengikuti kaderisasi bagi calon presiden tidak mudah diterapkan.

Ganjar menekankan bahwa masyarakat seharusnya menilai kandidat berdasarkan rekam jejak, pendidikan, serta pengalaman, bukan semata status kader partai.

Di sisi lain, dukungan terhadap usulan KPK datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, menilai kebijakan tersebut dapat memperkuat sistem kaderisasi dan pendidikan politik di internal partai.

Ia menyebut langkah tersebut berpotensi mendorong partai menghasilkan pemimpin yang siap mengisi jabatan publik di berbagai tingkatan.

Pendapat senada juga disampaikan Ketua DPP PKB, Daniel Johan. Ia menilai partai akan merasa bangga jika kader terbaiknya maju dalam kontestasi pemilihan presiden.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa wacana penguatan kaderisasi dalam pencalonan pemimpin nasional masih menjadi perdebatan di kalangan partai politik.