Pematangsiantar, MISTAR.ID

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, menilai potensi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan di Indonesia merupakan hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan. Menurutnya, perbedaan tersebut adalah bagian dari ijtihad keagamaan yang justru mencerminkan kematangan tradisi keilmuan Islam di Tanah Air.

“Potensinya tetap ada dan itu kita hormati. Perbedaan ini akan selalu ada dan tidak menjadi persoalan karena merupakan bagian dari ijtihad,” ujar Anwar Iskandar, Kamis (12/2/2026).

Perbedaan Hisab dan Rukyat Perlu Disikapi Bijak

Kiai Anwar menjelaskan bahwa perbedaan penentuan awal Ramadhan selama ini umumnya terjadi akibat penggunaan metode hisab dan rukyat oleh berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. Meski demikian, mayoritas umat Islam di Indonesia tetap mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah.

“Ada yang mengikuti isbat pemerintah dan itu mayoritas. Ada juga ormas yang berbeda, dan itu harus kita hormati. Bahkan dalam satu organisasi atau pesantren pun bisa saja ada perbedaan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa ruang perbedaan pendapat dalam Islam memang terbuka, terutama dalam persoalan furu’iyah seperti penentuan awal bulan hijriah. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik atau saling menyalahkan.

Jangan Saling Menyalahkan karena Perbedaan

Menurut Anwar Iskandar, sikap saling menghormati menjadi kunci utama dalam menyikapi perbedaan penetapan awal puasa. Ia mengingatkan agar umat Islam tidak terjebak pada sikap ekstrem yang dapat merusak persaudaraan.

“Yang penting jangan sampai mengkafirkan sesama Muslim hanya karena perbedaan penetapan tanggal puasa,” tegasnya.

Ia menilai kondisi ini justru menunjukkan sikap egaliter dan dewasa dalam kehidupan beragama di Indonesia, selama perbedaan tersebut tidak disertai klaim kebenaran sepihak.

Pentingnya Menjaga Persatuan Umat dan Bangsa

Lebih lanjut, Kiai Anwar menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah di tengah perbedaan pandangan. Ia menegaskan bahwa persatuan umat dan bangsa harus tetap menjadi prioritas utama.

Dalam konteks kehidupan bernegara, Anwar Iskandar menyebut pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan bersama demi kemaslahatan umat.

“Pemerintah memiliki otoritas sebagai hakim. Dalam Islam, keputusan hakim atau negara itu dapat menghilangkan perbedaan,” ujarnya.

Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa apabila masih ada pihak yang berbeda pandangan, hal tersebut tetap harus dihormati sebagai bagian dari keyakinan dan ijtihad yang sah dalam ajaran Islam.