Jakarta, MISTAR.ID

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menanggapi temuan impor beras ilegal dari Thailand dan Vietnam yang mencapai 250 ton di Sabang, Aceh.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya beras impor secara ilegal. Karena itu, DJBC langsung melakukan penyegelan terhadap beras yang ditemukan tersebut.

“Impor beras ilegal jelas tidak kami izinkan. Maka ketika barang itu masuk, langsung disegel,” ujar Djaka kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025).

Djaka menjelaskan bahwa impor tersebut memang mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang. Namun, izin tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa tugas DJBC adalah memastikan beras impor itu tidak beredar di masyarakat.

“Kalau BPKS Sabang mengizinkan, tugas kami memastikan barang itu tidak merembes ke masyarakat. Ketika pusat tidak mengizinkan, ya kami segel. Kemarin penyegelan dilakukan bersama kepolisian,” jelasnya.

Djaka memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam impor 250 ton beras tersebut akan diproses secara hukum.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap penyebab masuknya beras impor ke wilayah Sabang. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) sehingga memiliki regulasi berbeda dibanding wilayah lain.

“Sabang itu kawasan perdagangan bebas. Karena regulasi FTZ, kebocorannya terjadi di situ,” ujar Amran setelah rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Senin (24/11/2025).

Amran mengaku kecewa karena impor tersebut lolos di tengah upaya pemerintah mencapai swasembada beras. Ia menegaskan bahwa kondisi perberasan nasional saat ini sangat memadai, dengan produksi mencapai 34,7 juta ton sepanjang Januari–Desember 2025, melebihi target 32 juta ton.

Ia menambahkan bahwa impor apa pun harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras.

“Regulasi FTZ memang ada, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pusat. Presiden sudah menyampaikan bahwa kita sudah swasembada tahun ini, tidak impor, stok lebih dari cukup,” katanya.

Beras impor tersebut kini disimpan di pergudangan milik PT Multazam Sabang Group. Amran menilai tindakan importasi ini didorong motif keuntungan karena harga beras dunia tengah turun drastis.

“Harganya jatuh dari 650 dolar AS per ton menjadi 340 dolar AS per ton. Itu terjadi karena Indonesia sudah tidak impor. Dua tahun berturut-turut kita impor 7 juta ton, sekarang tidak. Itu membuat harga luar negeri turun,” jelasnya.

Ia juga mengungkap bahwa sejumlah negara terus melobi pemerintah Indonesia agar kembali membuka keran impor beras, termasuk melalui komunikasi langsung kepada Presiden Prabowo. (hm16)