Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah melarang masuknya beras impor ke Indonesia meskipun harga internasional tengah turun. Penegasan itu disampaikan Amran seusai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

"Satu liter pun beras impor enggak boleh masuk di Indonesia,” ujar Amran menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga swasembada pangan nasional, seperti dilansir Antara.

Pernyataan tersebut merespons temuan impor beras yang diduga ilegal oleh pengusaha berinisial PT MSG di Sabang, Aceh. Gudang penyimpanan beras impor asal Thailand tersebut telah disegel aparat penegak hukum melalui koordinasi Kementerian Pertanian.

Amran menjelaskan bahwa status free trade zone di wilayah Sabang menjadi salah satu celah munculnya praktik impor, namun tetap tidak dibenarkan karena bertentangan dengan kebijakan nasional.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tahun ini tidak impor. Sudah swasembada, produksi dalam negeri lebih dari cukup,” katanya.

Kementan memperkirakan produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton, melebihi target 32 juta ton. Dengan kelebihan produksi tersebut, Amran menilai impor tidak memiliki urgensi.

Ia menyebut masuknya 250 ton beras di Sabang tidak signifikan secara pasokan, tetapi dapat mengganggu stabilitas politik dan persepsi publik mengenai kondisi pangan nasional.

Amran juga mengungkapkan harga beras internasional turun dari 650 dolar AS per ton menjadi 340 dolar AS per ton setelah Indonesia menghentikan impor dua tahun terakhir. Kondisi itu, menurutnya, memicu negara produsen melakukan lobi agar Indonesia kembali membuka gerbang impor.

“Kami dilobi dari negara tetangga untuk menerima impor, tetapi tekad kami adalah swasembada,” ujarnya.

Terkait upaya penegakan hukum, Amran menegaskan tidak akan ada kompromi terhadap pelaku impor ilegal. “Kalau ada yang melanggar, pasti ditindak. Jangan ulang serakahnomics,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) mendukung langkah pemerintah menindak tegas pelaku impor ilegal. “Pemerintah sudah mencanangkan tidak ada impor beras. Kita sudah swasembada. Siapa pun yang coba-coba impor, harus ditindak secara hukum,” ujarnya. (hm25)