Medan, MISTAR.ID

PT PLN (Persero) kembali menunjukkan lemahnya sistem mitigasi dan tata kelola pelayanan publik setelah terjadinya blackout massal yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatra. Peristiwa ini bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan kegagalan serius yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat sebagai konsumen dan warga negara.

LAPAN Mengaskan pemadaman total tersebut telah menyebabkan kerugian luas, aktivitas ekonomi lumpuh, usaha masyarakat terganggu, layanan publik tersendat, jaringan komunikasi terganggu, hingga menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat.

Ketua Umum LAPAN, Ariffani SH, mengatakan alasan cuaca buruk tidak dapat terus dijadikan tameng atas buruknya kesiapan sistem kelistrikan nasional.

“Kalau sistem kelistrikan nasional bisa lumpuh hanya karena satu gangguan transmisi, maka publik patut mempertanyakan, dimana mitigasi risikonya? Dimana kesiapan PLN? Jangan setiap krisis rakyat hanya disuruh memahami dan memaklumi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang andal dan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).

LAPAN menilai blackout Sumatra menunjukan lemahnya sistem pengamanan jaringan dan buruknya antisipasi terhadap potensi gangguan dalam sistem interkoneksi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan infrastruktur strategis negara yang dibiayai dari uang rakyat.

"LAPAN secara resmi membuka pos pengaduan masyarakat, laporan kerugian masyarakat, kerusakan alat elektronik, kerugian usaha, gangguan pelayanan publik,hingga dugaan kelalaian pelayanan kelistrikan," kata Ariffani.

LAPAN juga mengajak seluruh masyarakat Sumatra yang terdampak blackout untuk tidak diam dan mulai menyuarakan hak-haknya secara hukum.

“Jangan biarkan blackout berlalu hanya dengan permintaan maaf. Jika masyarakat terus diam, maka kejadian serupa akan terus berulang. Negara dan penyelenggara layanan publik harus bertanggung jawab. Rakyat bukan korban yang harus selalu mengalah," ucapnya.

LAPAN mendesak segera dilakukannya audit independen terhadap sistem kelistrikan Sumatra. Transparansi penuh penyebab blackout, pemberian kompensasi yang layak kepada seluruh pelanggan terdampak, dan evaluasi total terhadap manajemen serta melakukan mitigasi risiko PLN.

“Rakyat berhak atas listrik yang andal, bukan sekadar permintaan maaf berulang,” tutur Arif.