Medan, MISTAR.ID – Peristiwa banjir kembali melanda Kecamatan Tukka di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut) dan Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Daerah terkena banjir tersebut merupakan daerah yang terdampak bencana ekologis Sumatera pada 7 bulan lalu.

Menurut Ramida Sinaga dari Pesada, pendamping masyarakat yang tergabung dalam Konsorsium Permampu, salah satu desa yang terdampak yaitu Desa Hutanabolon. Di sana, warga terpaksa mengungsi ke tempat aman dan tidak ada korban jiwa.

Demikian juga di Kabupaten Agam, Felmi dari LP2M Sumbar menyebutkan NGO lokal saat ini sedang melakukan intervensi penanganan bencana di Nagari Sungai Batang. Meski tidak ada korban jiwa, namun terdapat warga yang saat kejadian mengungsi ke rumah keluarganya.

Konsorsium Permampu meyakini bahwa pendidikan mitigasi bencana mampu berkontribusi terhadap kesiagaan di komunitas dampingan. Sementara Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan penanganan pengungsian yang berorientasi Sphere Standart yang berperspektif gender dan inklusi sosial (Gedsi).

Banjir ulangan ini disebabkan karena air sungai yang meluap saat terjadi hujan lebat. Kemudian, tanggul sungai yang jebol membuat arus air semakin deras.

Sementara itu, pendangkalan aliran sungai (sedimentasi) terus terjadi, terutama paska bencana banjir longsor tanggal 25 November 2025. Aliran sungai di daerah tersebut belum selesai dinormalisasi sehingga banjir berulang dan semakin berisiko.

Sebelumnya Pemerintah menjanjikan akan menormalisasi sebanyak 137 sungai yang terdampak bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar.

“Hingga pertengahan Juni 2026, sebanyak 33 sungai telah selesai dinormalisasi dan sementara 104 sungai lainnya masih dalam proses penanganan”, kata Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo.

Koordinator Konsorsium Permampu, Dina Lumban Tobing, menilai penyebab banjir berulang tidak hanya karena sedimentasi sungai yang meluap. Tetapi juga ada persoalan mendasar, yakni akibat dari tata kelola perizinan kawasan hutan yang buruk, pembiaran kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, serta lemahnya pengawasan terhadap industri ekstraktif.

"Perlu keseriusan dan kemauan politis semua pihak untuk mengatasi persoalan struktural yang tidak hanya sekadar fenomena alam biasa, tetapi melainkan cerminan dari krisis lingkungan yang parah dan lambatnya penanganan," tutur Dina.

Konsorsium Permampu mendesak agar pemerintah mempercepat proses normalisasi sungai paska bencana ekologis Sumatera, memulihkan kawasan hutan dan sungguh-sungguh memperbaiki tata kelola lingkungan.

"Kami mendorong pemerintah menyediakan perlindungan dan layanan kebutuhan spesifik perempuan, lansia, dan disabilitas, sesuai standar Sphere yang berperspektif gender dan inklusi sosial dalam penanganan pengungsi," ucapnya.

Konsorsium mengimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir berulang. BMKG mengingatkan pada Juli 2026 beberapa wilayah di Indonesia masih berpotensi mengalami hujan lebat hingga masa transisi ke musim kemarau pada Agustus 2026.

“Sungai bukan ancaman, sungai adalah masa depan untuk kebutuhan air kita,” tuturnya.[]