Medan, MISTAR.ID – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar konsolidasi kebijakan publik (KP) se-Sumut. Dalam konsolidasi tersebut, KAMMI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari tata kelola perkotaan hingga kualitas pelayanan publik.

Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) KAMMI Sumut, Hasan Basri, mengatakan konsolidasi tersebut menghimpun berbagai persoalan mendesak di daerah yang membutuhkan perhatian serius serta pengawalan berkelanjutan dari gerakan mahasiswa.

“Sejumlah daerah di Sumut menghadapi tantangan yang beririsan, terutama terkait tata kelola perkotaan, kualitas infrastruktur, penanganan banjir, pelayanan publik, serta persoalan keamanan dan kriminalitas,” ujar Hasan dalam keterangan tertulis yang diterima MISTAR, Minggu (25/10/2026).

Berdasarkan hasil konsolidasi tingkat provinsi tersebut, KAMMI Sumut menilai tata kelola perkotaan dan pelayanan publik harus menjadi agenda bersama yang dikawal secara serius dan berkelanjutan.

“Konsolidasi ini ruang untuk menyatukan perspektif, memetakan persoalan daerah, serta merumuskan agenda advokasi KP yang dapat diperjuangkan secara kolektif oleh Bidang KP KAMMI di tingkat wilayah maupun daerah,” ucap Hasan.

PW KAMMI Sumut berpandangan bahwa berbagai persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai keluhan masyarakat atau sekadar menjadi pemberitaan. Persoalan itu perlu dikawal secara terarah melalui pengumpulan data, kajian kebijakan, penyampaian rekomendasi, dialog kritis dengan pemerintah, serta langkah advokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap daerah.

“KAMMI Sumut berkomitmen mendorong agar persoalan-persoalan tersebut menjadi agenda pengawalan bersama dengan tetap mempertimbangkan data, kewenangan pemerintah, dan karakteristik setiap daerah. Konsolidasi ini menjadi titik awal untuk memperkuat kerja-kerja KP KAMMI Sumut agar lebih terukur, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan publik,” kata Hasan.