Medan, MISTAR.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendesak Pemerintah Provinsi Sumut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap instansi yang memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah.

Selain evaluasi, Fraksi Golkar juga meminta penguatan koordinasi antarinstansi serta peningkatan kualitas perencanaan sejak awal tahun anggaran.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut, Aswin Parinduri, yang juga menjadi juru bicara dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/7/2026).

"Fraksi Partai Golkar memandang bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA) tahun anggaran 2025 sebesar Rp532,49 miliar tidak hanya sekadar menjadi indikator stabilitas fiskal daerah, tetapi juga sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan," ujar Aswin saat membacakan pandangan Fraksi Golkar.

Menurutnya, besarnya surplus anggaran tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta mempercepat pelaksanaan anggaran di seluruh instansi pemerintah daerah.

"Dengan demikian, dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Aswin juga menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus menjadi instrumen evaluasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.

"Berbagai prestasi yang diraih pada tahun anggaran 2025 harus dipertahankan. Namun, kekurangan yang ada juga harus menjadi pelajaran untuk menyempurnakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah di tahun-tahun mendatang," katanya.

Lebih lanjut, Fraksi Golkar berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumut dan DPRD Sumut terus diperkuat guna mewujudkan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil.

Dengan pengelolaan yang lebih baik, setiap kebijakan fiskal diharapkan mampu mempercepat pembangunan yang merata, meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Sumut.