Asahan, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten Asahan memberikan tanggapan resmi atas berbagai masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Asahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyampaian jawaban tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (8/6/2026).

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Asahan, Rianto, yang hadir langsung dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Epi Irwansyah Pane.

Sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Asahan menyampaikan pandangan umum terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Fraksi-fraksi tersebut meliputi Fraksi Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, NasDem, dan Nurani Pembangunan.

Berbagai saran, kritik, serta masukan yang disampaikan kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Asahan untuk ditindaklanjuti.

Wakil Bupati Rianto mengatakan pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas perhatian dan kontribusi yang diberikan dalam proses pembahasan Ranperda tersebut. Pemerintah menilai berbagai masukan yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian bersama dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Asahan juga memaparkan sejumlah capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025. Salah satunya adalah keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

“Capaian tersebut dinilai sebagai hasil dari sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan yang baik dan berkelanjutan,” jelas Rianto.

Selain itu, pemerintah daerah mengungkapkan bahwa realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 94,22 persen. Angka tersebut menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat baik dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

“Tingginya realisasi anggaran tidak terlepas dari komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program kerja, memperbaiki sistem perencanaan, meningkatkan kualitas penganggaran, serta memastikan kepatuhan terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah,” tambah Rianto.

Dalam sektor infrastruktur, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap kondisi jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Pemkab Asahan menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait penanganan ruas jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Asahan.

Sementara untuk jalan kabupaten, perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. (hm25)