DPRD Sumut Desak PUPR Perbaiki Jalan Panyabungan–Pantai Barat Madina

Anggota Komisi D DPRD Sumut, Rahmat Rayyan Nasution. (Foto: Istimewa/Mistar)
Medan, MISTAR.ID
Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rahmat Rayyan Nasution, menyebutkan kerusakan jalan provinsi yang menghubungkan Panyabungan dengan wilayah Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sudah parah dan membutuhkan penanganan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.
Pasalnya, jalur tersebut merupakan akses vital yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik antarwilayah.
“Jalan ini sangat penting bagi masyarakat. Transportasi umum, distribusi barang, hingga roda perekonomian sangat bergantung pada kondisi jalan ini,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia mengungkapkan, kerusakan di sejumlah titik sudah sangat mengkhawatirkan. Mulai dari longsor, badan jalan yang ambruk, hingga lubang besar yang membahayakan pengendara, terutama kendaraan angkutan barang.
Menyikapi hal itu, politisi Gerindra itu mendesak Pemerintah Provinsi Sumut melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan.
“Pemprov sebenarnya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp36,5 miliar untuk penanganan ruas Jembatan Merah–Muara Soma–Simpang Gambir. Dana tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi Jembatan Inumon I dan II, pembangunan bronjong (gabion), serta tanggul penahan longsor,” katanya.
Selain itu, sambungnya, tambahan Rp3 miliar juga dialokasikan untuk ruas Simpang Ulupungkut–Simpang Banyak. Dengan demikian, total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp40 miliar dari APBD Sumut.
“Pekerjaan direncanakan mulai Juni 2026, dengan prioritas pada titik-titik yang paling parah terdampak banjir dan longsor,” ucapnya.
Lebih jauh, ia turut mengungkapkan bahwa saat ini jalur Panyabungan–Natal bahkan sempat lumpuh total akibat kendaraan berat yang terjebak di jalan berlumpur. Kondisi ini diperparah saat hujan turun, membuat jalan semakin licin dan memicu antrean panjang kendaraan.
“Di beberapa titik seperti Sopo Tinjak dan Linggabayu, kerusakan disebut sudah hampir membuat jalan tidak bisa dilalui. Hal ini berdampak langsung pada terganggunya distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya respons darurat di lapangan, sehingga masyarakat harus ekstra waspada, terutama saat melintasi tikungan tajam dan kawasan tebing rawan longsor.
Menurutnya, perbaikan tidak boleh dilakukan secara parsial. Ia meminta pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur dilakukan secara komprehensif agar jalan tidak rusak dalam waktu singkat.
“Masyarakat tidak boleh terus-menerus menghadapi kondisi jalan seperti ini. Harus ada tindakan nyata dan cepat,” ujarnya. (hm20)
NEXT ARTICLE
BMKG Deteksi Sembilan Titik Panas di Sumut




















