Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, mengapresiasi alokasi anggaran pembangunan untuk Kabupaten Simalungun.

Meskipun belum sepenuhnya ideal, porsi anggaran mencerminkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) di tengah kebijakan efisiensi.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas pelaksanaan di lapangan. Ia menegaskan pentingnya profesionalisme, ketepatan waktu, serta kepatuhan terhadap standar teknis dalam setiap proyek yang dijalankan.

“Jika pelaksanaan dilakukan dengan baik, kita optimistis perubahan signifikan pada infrastruktur jalan, sungai, dan irigasi akan segera dirasakan masyarakat,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Politisi Golkar itu menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.

Kondisi jalan yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perdagangan, sementara irigasi yang optimal akan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Ini bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Simalungun,” ucap mantan Ketua DPRD Kabupaten Simalungun itu.

Dilanjutkannya, “kami yakin, peningkatan aksesibilitas, kualitas infrastruktur, dan peluang ekonomi akan membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.”

Diketahui, Pemprov Sumut saat ini memprioritaskan peningkatan kualitas jalan dan sistem irigasi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Salah satu proyek utama adalah peningkatan struktur jalan pada ruas Simpang Raya – Sipintu Angin – Pelabuhan Tigaras dengan anggaran Rp 24 miliar. Jalur ini dinilai strategis karena menjadi akses penting menuju kawasan wisata Danau Toba, sekaligus mendukung mobilitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, sejumlah ruas jalan lainnya juga mendapatkan perhatian, di antaranya:

1. Pemeliharaan jalan Kerasaan–Perdagangan (Rp 14 miliar)
2. Pemeliharaan jalan Siantar–Kerasaan (Rp 6,6 miliar)
3. Perbaikan struktur jalan Pematangsiantar–Pematang Raya (Rp 13,2 miliar)
4. Perbaikan jalan Perdagangan–Bandar Masilam (Rp 12 miliar)

Tak hanya itu, rehabilitasi jalan Siantar–Tanah Jawa serta perbaikan ruas perbatasan Tanah Jawa–Asahan juga menjadi bagian dari upaya menjaga konektivitas antarwilayah.

Untuk mengantisipasi kerusakan akibat kondisi alam, pembangunan infrastruktur pengaman seperti tiang pancang, tanggul, dan gabion juga tengah dilakukan, khususnya di wilayah rawan longsor dan erosi.

Di sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan anggaran signifikan untuk rehabilitasi sistem irigasi, antara lain:

1. Daerah irigasi Raja Maligas (Rp 17 miliar)
2. Irigasi Javakolonisasi (Rp 7 miliar)
3. Kanal Rambung Merah/Simarimbun (Rp 2,9 miliar)

Langkah ini dinilai penting dalam menjaga produktivitas lahan pertanian sekaligus mengurangi risiko banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah.

Selain proyek besar, terdapat lebih dari 20 kegiatan pendukung seperti pembersihan sedimen dan pekerjaan teknis lainnya dengan nilai di bawah Rp 200 juta per kegiatan. Meski terlihat kecil, program ini memiliki peran vital dalam menjaga fungsi infrastruktur agar tetap optimal dan berkelanjutan. (hm20)