DPRD Sumut Desak Pemerintah Tingkatkan Kesiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga. (Foto: Ari/Mistar)
Medan, MISTAR.ID (29/9/2026) — Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga, mendesak pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir dan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumut.
Hal itu disampaikan Zeira menyusul banjir akibat curah hujan tinggi yang mengguyur berbagai daerah sejak Sabtu (26/9/2026). Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menjadi wilayah terdampak paling parah, disusul Deli Serdang, Simalungun, Tapanuli Utara, dan Samosir.
"Saya menyampaikan keprihatinan atas musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara. Saya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengingat kondisi cuaca ekstrem diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/9/2026).
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumut untuk segera mengambil langkah darurat, termasuk penyediaan zona aman dan dapur umum, pelaksanaan evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan warga terdampak.
Menurutnya, penanganan bencana memerlukan koordinasi lintas pemerintahan.
"Saya berpendapat bencana ini bukan semata tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan tanggung jawab semua pihak, baik pusat maupun daerah," katanya.
Terkait pemetaan wilayah rawan, ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi prabencana melalui pemetaan kawasan rentan agar evakuasi dini dapat dilakukan dan korban jiwa dapat diminimalkan.
Lebih jauh, ia mendesak pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan dukungan maksimal kepada daerah terdampak, terutama terkait evakuasi, logistik, tempat penampungan, dan pemulihan infrastruktur.
"Saya yakin BNPB memiliki anggaran yang cukup besar untuk membantu daerah yang dilanda bencana," ujarnya.
Selain penanganan darurat, politisi PKB itu mendesak pemerintah menyiapkan langkah permanen untuk mengatasi banjir, seperti normalisasi sungai dan saluran air, penguatan tanggul, perlindungan kawasan tangkapan air, serta rehabilitasi daerah aliran sungai.
Ia juga meminta pemerintah melalui Kementerian Kehutanan memulihkan kawasan hutan yang rusak akibat perambahan dan menindak tegas pihak yang merusak lingkungan.
"Pemerintah pusat dan daerah melalui Menteri Kehutanan harus melakukan upaya pemulihan terhadap hutan yang rusak akibat perambahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ambil tindakan tegas terhadap mereka yang merusak lingkungan dan hutan," tegasnya.
Berdasarkan laporan BPBD sejak Senin (28/9/2026), banjir di Tapanuli Tengah menggenangi permukiman dan akses jalan di tujuh kecamatan, yakni Tukka, Badiri, Sarudik, Pinangsori, Kolang, Tapian Nauli, dan Pandan. Sebagian warga dievakuasi menggunakan perahu karet.
Sementara di Kabupaten Deli Serdang, luapan Sungai Anak Baru menggenangi sekitar 20 rumah di Dusun V, VI, dan VI A Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli. Sebanyak 20 keluarga atau 80 jiwa terdampak.
Di Simalungun, banjir menggenangi empat rumah dan merusak dua rumah lainnya di Kecamatan Haranggaol Horisan, serta berdampak pada SD Negeri 091358 Haranggaol.
Di Tapanuli Utara, angin puting beliung merusak atap sembilan rumah di Desa Siabal-abal V. Di Samosir, hujan deras memicu banjir bandang di Kecamatan Simanindo yang menyebabkan kerusakan ringan pada satu rumah. (hm02)









































