Medan, MISTAR.ID

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan memberikan sejumlah catatan merah atau kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

HMI Medan menyoroti sejumlah program hingga proses penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Menurut Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Medan, Ilham Budiman Panggabean, Republik Indonesia saat ini tengah memasuki fase penentuan arah.

"Pertanyaan paling mendasar ke mana negara ini dibawa? Dalam kebijakan luar negeri, langkah-langkah strategis dinilai kontroversial, seperti menjadi anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang memunculkan kekhawatiran mengenai konsistensi prinsip politik luar negeri bebas-aktif," katanya kepada Mistar dalam siaran pers, Minggu (22/2/2026).

Indonesia, kata Ilham, tidak boleh terjebak dalam geopolitik yang berpotensi mengikis independensi strategisnya. Menurut Ilham, diplomasi harus dibangun di atas kalkulasi rasional, bukan euforia aliansi. Sebab, setiap langkah global memiliki konsekuensi ekonomi, pertahanan, dan kedaulatan.

"Di dalam negeri, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang terdengar progresif. Namun, pertanyaan mengenai skema pembiayaan, efektivitas distribusi, serta pelibatan aparat keamanan dalam implementasinya menimbulkan persoalan tata kelola yang serius," kata dia.

Pasalnya, lanjut Ilham, TNI–Polri turut terlibat dalam program besar ini, sehingga menjadikan batas profesionalisme kabur. Padahal, insiden kekerasan berujung hilangnya nyawa masyarakat masih kerap terjadi dan ini menunjukkan reformasi sektor keamanan masih belum tuntas.

"Di sektor hukum, sorotan publik mengarah pada institusi kejaksaan karena tuntutan hukuman matinya kepada anak buah kapal (ABK) dalam kasus 1,9 ton sabu-sabu. Ketegasan hukum tak boleh mengabaikan asas proporsionalitas dan keadilan substantif. Jika keadilan dipersepsi tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka legitimasi sistem peradilan ikut tergerus," ucapnya.

HMI Medan pun menyoroti pengawasan yang menjadi tugas DPR. Pihaknya menilai DPR belum melakukan pengawasan secara maksimal. Dikatakan Ilham, kekuasaan tanpa pengawasan ketat dari DPR adalah awal kemunduran institusional.