Medan, MISTAR.ID

Pengamat Sosial Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi, mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menyasar kelompok menengah ke atas pasti akan memicu pro dan kontra.

"Di satu sisi, kelompok menengah ke atas ini mungkin memiliki kemampuan untuk membayar lebih, sehingga dapat membantu stabilitas keuangan BPJS Kesehatan," ujarnya kepada Mistar, Kamis (26/2/2026).

Di sisi lain, dikatakan Agus, ada kemungkinan munculnya perlawanan dari masyarakat yang merasa kesehatan adalah hak dasar yang seharusnya dijamin tanpa membebankan biaya tambahan.

Sehingga, menurut akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU tersebut, kenaikan iuran yang menyasar kelompok menengah ke atas perlu diperhatikan agar kebijakan yang diambil bisa diterima secara luas.

"Saya menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan perlu ditangani dengan hati-hati. Penting untuk melibatkan masyarakat dalam dialog mengenai kebijakan tersebut," ucapnya.

Pelibatan masyarakat, dikatakan Agus, bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok, terutama yang rentan, tetap mendapatkan akses yang adil terhadap layanan kesehatan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan adanya wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat menengah ke atas. Hal tersebut didasari proyeksi bahwa BPJS Kesehatan akan mengalami defisit sebesar Rp20–30 triliun.