Brussel, MISTAR.ID

Kebijakan migrasi Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menuai kritik dari sejumlah pemimpin Uni Eropa (UE) setelah lonjakan kedatangan migran di Ceuta, wilayah Spanyol di Afrika Utara, pekan lalu.

Dalam pertemuan para pemimpin UE pada Selasa (4/8/2026), isu migrasi kembali menjadi sorotan setelah sekitar 50.000 hingga 60.000 migran berusaha memasuki Ceuta pada Kamis (30/7/2026) dan Jumat (31/7/2026).

Berdasarkan data otoritas Spanyol dan Maroko yang dilansir Associated Press (AP), lebih dari 80 orang dilaporkan tewas dalam upaya menyeberangi perbatasan, termasuk akibat tenggelam dan terinjak-injak saat berdesakan.

Krisis tersebut memicu perdebatan mengenai kebijakan migrasi Spanyol. Sebanyak 22 pemimpin negara anggota UE menandatangani surat terbuka yang mengkritik pendekatan pemerintah Sánchez dan menyerukan penguatan pengawasan perbatasan.

Para pengkritik menilai kebijakan Spanyol yang dianggap lebih progresif terhadap migran telah memperlemah sistem pengendalian perbatasan. Mereka juga menyoroti putusan pengadilan Spanyol yang melarang deportasi langsung terhadap migran yang masuk melalui laut tanpa melalui proses hukum.

Sánchez membantah tudingan tersebut. Ia menyebut sebagian besar migran berhasil dikembalikan ke Maroko melalui koordinasi dengan otoritas setempat. Ia juga menilai kritik terhadap pemerintahannya bermotif politik.

Sánchez menegaskan Spanyol telah menunjukkan solidaritas terhadap negara-negara UE lain dalam menangani persoalan migrasi, termasuk menerima migran dari berbagai krisis sebelumnya.

Di sisi lain, pemerintahan sayap kanan di sejumlah negara UE mendorong kebijakan migrasi yang lebih ketat melalui Pakta Migrasi dan Suaka Eropa. Kebijakan baru tersebut mencakup peningkatan pemeriksaan, penahanan, hingga pemulangan migran ke negara yang dianggap aman.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen awalnya menyerukan penguatan perbatasan luar UE setelah krisis Ceuta. Namun, ia kemudian mengapresiasi langkah Sánchez dalam menangani situasi tersebut.

Perdebatan soal Ceuta kembali memperlihatkan perbedaan tajam di internal UE antara negara yang mendukung kebijakan migrasi lebih ketat dan pihak yang menekankan pendekatan kemanusiaan. (APNews)