Seoul, MISTAR.ID - Korea Selatan mempercepat upaya mengurangi dominasi Seoul dengan memindahkan lebih banyak lembaga negara ke Kota Sejong. Pemerintah bahkan berencana membangun kantor kepresidenan kedua dan kompleks Majelis Nasional di kota administratif tersebut.

Dilansir Channel NewsAsia (CNA) yang mengutip AFP, Kamis (3/9/2026), kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan di tengah kesenjangan antardaerah yang semakin lebar.

Sekitar separuh dari 51 juta penduduk Korea Selatan saat ini terkonsentrasi di wilayah metropolitan Seoul karena peluang pekerjaan dan pendidikan.

“Pertumbuhan yang seimbang kini bukan lagi soal pilihan, tetapi strategi bertahan hidup bagi Korea Selatan yang berkelanjutan,” kata Perdana Menteri Han Seong-sook.

Pemerintah menargetkan kantor kepresidenan kedua di Sejong selesai pada Agustus 2029. Sementara gedung kedua Majelis Nasional ditargetkan rampung pada 2033.

Kementerian Kesetaraan Gender dan kejaksaan juga masuk dalam daftar lembaga yang akan direlokasi. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Unifikasi berpeluang menyusul setelah kompleks kepresidenan dan parlemen selesai dibangun.

Relokasi lembaga pemerintah dari Seoul sebenarnya telah berlangsung sejak 2012, ketika kantor perdana menteri dipindahkan ke Sejong yang berada sekitar 120 kilometer di selatan Seoul.

Sejak saat itu, sebanyak 44 lembaga pemerintah pusat, termasuk kementerian keuangan dan kesehatan, telah berkantor di kota tersebut.

Pemerintah juga menargetkan rencana pemindahan 350 lembaga publik yang masih berbasis di wilayah metropolitan Seoul dapat difinalisasi sepanjang 2026.

Dorongan pemerataan semakin mendesak karena banyak wilayah Korea Selatan menghadapi penyusutan dan penuaan penduduk. Kondisi itu bahkan memaksa sejumlah sekolah dan klinik anak ditutup.

Data pemerintah menunjukkan, hingga 2024 sebanyak 130 dari 228 kota, kabupaten, dan distrik di Korea Selatan, atau sekitar 57 persen, berada dalam risiko kehilangan populasi akibat penurunan jumlah penduduk.

Ketimpangan ekonomi juga sangat mencolok. Wilayah metropolitan Seoul hanya mencakup sekitar 12 persen luas daratan Korea Selatan, tetapi menyumbang 53 persen produk domestik bruto (PDB) nasional.

Menurut data OECD, kawasan ibu kota tersebut juga menyerap lebih dari tiga perlima investasi penelitian dan pengembangan negara itu.

Presiden Lee Jae Myung menilai ketimpangan pembangunan menjadi akar dari banyak persoalan yang kini dihadapi Korea Selatan.

“Pangkal dari hampir seluruh persoalan besar yang saat ini dihadapi Korea Selatan adalah ketimpangan ekstrem dalam pembangunan negara ini,” katanya dalam pertemuan pekan lalu.

Upaya pemerataan tersebut juga menyasar investasi industri. Samsung Electronics dan SK hynix sebelumnya mengumumkan rencana investasi 800 triliun won atau sekitar US$589 miliar untuk membangun pusat industri semikonduktor di wilayah barat daya Korea Selatan. (*)