Korupsi Smartboard, Dirut PT Bismacindo Divonis 7 Tahun, Bayar Uang Pengganti Rp10 Miliar

Medan, MISTAR.ID - Direktur Utama (Dirut) PT Bismacindo Perkasa (BP), Budi Pranoto Seputra, divonis tujuh tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp10 miliar dalam perkara korupsi pengadaan smartboard pada Dinas Pendidikan (Disdik) Langkat tahun 2024.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim, Mohammad Yusafrihardi Girsang, dalam sidang di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (24/9/2026).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Pranoto Seputra dengan pidana penjara selama tujuh tahun," ucap Yusafrihardi.

Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda Rp400 juta kepada Budi. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 120 hari.

Majelis hakim juga menghukum Budi membayar UP kerugian keuangan negara sebesar Rp10 miliar. Apabila UP tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), harta benda Budi dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun," kata hakim.

Dalam perkara ini, Budi merupakan rekanan atau penyedia barang dalam pengadaan smartboard berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Disdik Langkat dengan nilai sekitar Rp29,5 miliar.

Majelis hakim menyatakan Budi terbukti bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan primer.

Hakim menyebut perbuatan Budi tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, merugikan masyarakat Langkat, serta mencederai dunia pendidikan, khususnya di Langkat. Hal-hal tersebut menjadi keadaan yang memberatkan.

Sedangkan keadaan yang meringankan, Budi mempunyai tanggungan keluarga dan bukan satu-satunya terdakwa dalam perkara tersebut.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Langkat. Sebelumnya, Budi dituntut 13 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 140 hari penjara, serta membayar UP sebesar Rp26,5 miliar subsider tujuh tahun penjara.

Budi merupakan satu dari tiga terdakwa dalam perkara korupsi pengadaan smartboard Disdik Langkat tersebut. Sebelumnya, majelis hakim telah menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa lainnya.

Mantan Kepala Disdik Langkat, Saiful Abdi, divonis tujuh tahun penjara dan diwajibkan membayar UP sebesar Rp1 miliar. Sementara mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Disdik Langkat sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Supriadi, divonis 6,5 tahun penjara dan diwajibkan membayar UP sebesar Rp500 juta.

Usai membacakan putusan, majelis hakim menyampaikan Budi maupun JPU masih memiliki hak untuk menerima atau menolak putusan tersebut dengan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan. (*)