Medan, MISTAR.ID

Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan perairan dengan mengungkap dugaan penyalahgunaan narkotika di atas KM Aries Indo XVIII.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Mistar, Kamis (11/6/2026), Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Kodaeral I, Kolonel Wahyu, mengatakan temuan tersebut berawal saat KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan pemeriksaan dan penegakan hukum di laut pada posisi 04°10’000” LU – 098°31’000” BT, di perairan utara Pulau Pusung.

Saat itu, kapal perang TNI AL melakukan pemeriksaan terhadap KM Aries Indo XVIII, kapal ikan berbendera Indonesia yang berlayar dari Belawan menuju daerah penangkapan ikan (fishing ground).

Dalam pemeriksaan tersebut, prajurit KRI Imam Bonjol-383 menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Barang bukti yang ditemukan antara lain 47 bungkus plastik kecil bekas pakai yang diduga digunakan untuk menyimpan sabu-sabu, satu bungkus plastik yang masih berisi, tiga alat isap (bong), empat korek api, serta empat botol bong plastik yang salah satunya masih berisi.

Temuan tersebut menjadi indikasi kuat adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba di atas kapal selama beroperasi di laut.

Dari hasil pendalaman awal, enam awak kapal mengakui telah menggunakan sabu selama melaksanakan kegiatan penangkapan ikan. Pengakuan tersebut semakin menguatkan dugaan pelanggaran hukum dan menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut guna mengungkap asal-usul barang haram tersebut dan kemungkinan keterlibatan jaringan lainnya.

Sebagai tindak lanjut, KRI Imam Bonjol-383 mengawal KM Aries Indo XVIII menuju Markas Komando (Mako) Kodaeral I di Belawan. Pada pukul 03.15 WIB, kapal tersebut sandar dengan aman di Dermaga Selatan Kodaeral I untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Keberhasilan pengungkapan ini menegaskan komitmen Kodaeral I dan TNI Angkatan Laut dalam mendukung upaya pemberantasan narkotika serta menjaga perairan Indonesia dari berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan bangsa.