Pematangsiantar, MISTAR.ID – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terbaru mengenai perkembangan Program Mandatori B50 serta kesiapan infrastruktur untuk penerapan mandatori bioetanol.

Laporan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri saat bertemu Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026) sore.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan program B50 yang sebelumnya telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026.

Program B50 menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan meningkatkan penggunaan sumber energi yang berasal dari dalam negeri.

“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” demikian keterangan Teddy.

Prabowo Minta Struktur BUMN Lebih Sederhana

Tidak hanya membahas program energi, Prabowo juga memberikan arahan mengenai tata kelola perusahaan negara.

Presiden meminta agar lapisan organisasi serta struktur anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan sejumlah BUMN lainnya dikurangi.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk membuat perusahaan milik negara memiliki struktur yang lebih ramping. Dengan berkurangnya rantai birokrasi, proses pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih cepat.

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tulis Seskab.

Pemerintah menilai penyederhanaan struktur perusahaan dapat memberikan dampak terhadap produktivitas dan efisiensi BUMN.

Pemangkasan organisasi diharapkan tidak hanya mengurangi panjangnya proses birokrasi, tetapi juga membuat perusahaan negara lebih responsif dalam menjalankan kegiatan bisnis dan pelayanan publik.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” ujar Teddy.

B50 Gunakan Campuran Biodiesel dan Solar

Program B50 merupakan kebijakan penggunaan bahan bakar yang terdiri dari 50 persen biodiesel dan 50 persen solar fosil.

Biodiesel yang digunakan berasal dari Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Bahan tersebut dapat diproduksi dari minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).

Dalam proses pembuatannya, CPO terlebih dahulu dimurnikan sebelum menjalani proses transesterifikasi. Tahapan tersebut menggunakan alkohol dan katalis untuk menghasilkan FAME yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati.

Penggunaan biodiesel berbasis sawit menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik untuk kebutuhan energi.

Pemerintah Siapkan Mandatori Bioetanol

Selain B50, pemerintah juga mulai mempersiapkan penerapan mandatori bioetanol. Kesiapan infrastruktur menjadi salah satu aspek yang dilaporkan kepada Presiden dalam pertemuan bersama Direktur Utama Pertamina.

Pengembangan bahan bakar nabati tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperluas pemanfaatan energi alternatif dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Dengan demikian, pertemuan Prabowo dan jajaran Pertamina tidak hanya membahas perkembangan B50. Pemerintah juga secara bersamaan mendorong persiapan bioetanol serta pembenahan struktur BUMN agar lebih sederhana, cepat dalam mengambil keputusan, dan efisien.

Dua agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan negara untuk mendukung kepentingan nasional.