Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp514 Triliun, Pemerintah Genjot Penagihan

Jakarta, MISTAR.ID - Pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun 2026. Hingga akhir Oktober, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.796,8 triliun sehingga masih dibutuhkan tambahan Rp 514 triliun dalam dua bulan terakhir.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, jumlah penerimaan tersebut setara dengan 76,2 persen dari target APBN 2026.

Sementara itu, outlook penerimaan pajak hingga penghujung tahun dipatok sebesar Rp 2.310,8 triliun. Angka tersebut setara sekitar 98 persen dari target APBN yang ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Suahasil mengakui, mengumpulkan penerimaan pajak dalam jumlah besar bukan perkara mudah. Meski demikian, jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap diminta mengoptimalkan upaya untuk mengejar kekurangan tersebut.

"Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, tambahan penerimaan pajak tersebut dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan berbagai program dan belanja negara. Karena itu, pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

"Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan mengerahkan upaya ekstra untuk meningkatkan penerimaan dalam sisa waktu dua bulan.

Sejumlah sektor ekonomi yang menjadi sumber penerimaan akan mendapat perhatian khusus, di antaranya perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta sektor ekonomi digital.

Menurut Bimo, pengawasan juga akan diarahkan pada pemenuhan kewajiban perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Langkah tersebut sekaligus bertujuan menciptakan perlakuan yang setara antara pelaku usaha digital dan sektor ekonomi konvensional.

"Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital," ucap Bimo.

Selain memperketat pengawasan pembayaran pajak, DJP juga akan mengoptimalkan pemeriksaan, penegakan hukum, penyelidikan bukti permulaan, hingga penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki kewajiban belum dipenuhi.

Upaya lainnya dilakukan dengan memperluas pemanfaatan data dari berbagai sumber. DJP akan mengoptimalkan informasi yang diperoleh dari lembaga pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi, serta pelaku usaha.

Bimo menambahkan, data sektor keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan, juga akan dimanfaatkan untuk menguji kesesuaian informasi yang tercatat dalam sistem Coretax DJP.

"Data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun non perbankan dan data-data dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini," tuturnya.