Utang Pemerintah Tembus Rp629,3 Triliun per Oktober 2026

Jakarta, MISTAR.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara 75,6 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sebagian besar pembiayaan berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN), yakni Rp586,1 triliun atau 73,3 persen dari target Rp799,5 triliun.

"Pembiayaan utang neto telah dilakukan Rp629,3 triliun dari target APBN Rp832,2 triliun. Khususnya ini surat berharga, penerbitan surat berharga Rp586,1 triliun dari target Rp799,5 triliun, 73,3 persen dari targetnya," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Selain penerbitan SBN, pemerintah memperoleh pembiayaan melalui pinjaman sebesar Rp43,2 triliun. Realisasi ini telah mencapai 132,1 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp32,7 triliun.

Suahasil menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan kebutuhan kas negara dan kondisi pasar keuangan dalam menentukan waktu penerbitan utang. Langkah tersebut bertujuan menekan biaya pembiayaan.

"Ini betul-betul kita pilih timing yang baik, timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin. Namun, kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada, kita juga harus mempertimbangkan dinamika pasar," ucapnya, dilansir dari CNN Indonesia.

Salah satu perkembangan pasar yang menjadi perhatian pemerintah adalah pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai konsultasi reklasifikasi pasar modal Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market.

Pengumuman tersebut sempat memengaruhi minat investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN). Kemenkeu mencatat nilai penawaran yang masuk (incoming bid) turun dari Rp64,8 triliun pada 13 Oktober menjadi Rp31 triliun pada 27 Oktober 2026.

Namun, minat investor kembali meningkat pada lelang SUN 10 November 2026. Nilai incoming bid mencapai Rp79,71 triliun, lebih tinggi dibandingkan posisi sejak September.

Suahasil menilai peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan APBN.

"Ini dibangun di atas kepercayaan bahwa ekonomi Indonesia resilien, APBN dikelola dengan baik, APBN dikelola dengan kredibel. Kita enggak bisa meng-undermine kredibilitas dari pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN ini. Inilah yang harus terus kita lakukan," ujarnya.

"10 November kemarin, incoming bid-nya kembali ke Rp79,71 triliun, bahkan di atas dari sejak bulan September," ucap Suahasil. (cnn)