Restitusi Pajak Tembus Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)
Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat pencairan restitusi pajak mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Nilai tersebut meningkat 5,02% dibandingkan realisasi September 2026 yang sebesar Rp198,71 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengatakan percepatan pencairan restitusi diprioritaskan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya. Langkah tersebut terlihat dari peningkatan nilai pencairan setiap bulannya.
"Untuk figur restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober 2026 (adalah) Rp208,68 triliun. Memang benar sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Hingga Oktober 2026, pencairan restitusi pajak untuk UMKM mencapai Rp7,14 triliun. Nilai tersebut berasal dari permohonan 125.375 wajib pajak.
Bimo menjelaskan, rata-rata pencairan restitusi UMKM pada September-Oktober 2026 mencapai Rp604,91 miliar per bulan. Angka ini meningkat 86,5% dibandingkan rata-rata periode Mei-Agustus 2026 yang sebesar Rp324,33 miliar per bulan.
"Selama September-Oktober 2026 peningkatan pencairan 86,5%, sejumlah Rp604,91 miliar per bulan. Dibandingkan rata-rata dari Mei-Agustus 2026 sebelumnya sebesar Rp324,33 miliar per bulan. Jadi hampir dobel," ucapnya, dilansir dari detikFinance.
Sementara itu, restitusi pajak untuk industri padat karya telah mencapai Rp4,9 triliun dari 2.767 wajib pajak pemohon. Realisasi tersebut setara 92,1% dari total permohonan restitusi sektor tersebut.
Rata-rata pencairan restitusi untuk industri padat karya pada September-Oktober 2026 juga meningkat menjadi Rp363,27 miliar per bulan. Jumlah ini naik 55,8% dibandingkan rata-rata Mei-Agustus 2026 sebesar Rp233,21 miliar per bulan.
Bimo menyebut masih terdapat permohonan restitusi senilai Rp418 miliar yang ditargetkan cair pada November-Desember 2026.
Menurutnya, percepatan pengembalian pajak bagi UMKM dan industri padat karya bertujuan memperkuat likuiditas usaha, menjaga kelangsungan produksi, serta mendukung penyerapan tenaga kerja.
Meski demikian, dia memastikan seluruh proses restitusi tetap melalui pemeriksaan berdasarkan manajemen risiko guna menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan.
"Semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami," ujarnya. (detik)