Karhutla Hanguskan 2,88 Juta Hektare, Perubahan Iklim Perparah Dampaknya

Jakarta, MISTAR.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi sorotan dunia. Para ilmuwan menilai perubahan iklim akibat aktivitas manusia turut memperburuk kondisi kebakaran yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan kelompok penelitian iklim World Weather Attribution menyebut fenomena El Niño yang sangat kuat menjadi faktor utama rendahnya curah hujan di Indonesia sejak Juli 2026. Meski demikian, perubahan iklim akibat aktivitas manusia juga menyumbang tambahan panas sekitar 1,6 derajat Celsius selama periode karhutla.

"Kondisi yang kita saksikan tahun ini tidak akan pernah terjadi di dunia tanpa kontribusi manusia terhadap perubahan iklim," ujar Theodore Keeping, peneliti kebakaran hutan dan cuaca ekstrem di Imperial College London, seperti dilansir Reuters, Jumat (13/11/2026).

Sementara itu, data platform pemantauan geografis independen Nusantara Atlas mencatat hampir 2,88 juta hektare wilayah Indonesia terbakar sepanjang Januari-Oktober 2026. Hampir 1 juta hektare di antaranya terbakar hanya selama Oktober.

Luas lahan yang terdampak tersebut 35% lebih besar dibandingkan periode yang sama pada 2019. Tahun itu menjadi salah satu periode terakhir ketika Indonesia menghadapi fenomena super-El Niño dengan intensitas kuat.

Data Nusantara Atlas yang dihimpun dalam laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) juga menunjukkan kebakaran telah melanda 319.119,68 hektare wilayah Papua Selatan.

Namun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan masih terdapat 521 titik api dengan luas lahan terbakar mencapai 1.332 hektare hingga Kamis (12/11/2026). Meski begitu, jumlah titik api di provinsi tersebut tercatat turun 25% dibandingkan periode sebelumnya.

Penggundulan Hutan Perparah Karhutla

Peneliti kebakaran hutan Universitas Melbourne, Pramudhian Firdaus, mengatakan September 2026 menjadi September terkering kelima di Indonesia sejak 1991. Curah hujan tercatat berada di bawah normal pada sekitar 84% wilayah Indonesia.

Selain faktor cuaca, penggundulan hutan secara masif dan pengeringan lahan gambut untuk kepentingan industri serta pertanian turut memperbesar risiko kebakaran.

"Bentang alam Indonesia telah berubah secara dramatis selama 30 tahun terakhir, dengan pengeringan lahan gambut dan deforestasi yang luas menciptakan bentang alam yang sangat rentan terhadap kebakaran," kata Firdaus.

Ratusan Ribu Anak Terdampak ISPA

Dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 401.586 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terkait karhutla hingga 2 November 2026.

Dari jumlah tersebut, 179.617 kasus dialami kelompok balita dan anak-anak. Kasus tersebar di tujuh provinsi serta 63 kabupaten/kota.

Rinciannya, sebanyak 91.913 kasus terjadi pada balita, 87.704 kasus pada anak usia 6-9 tahun, serta 56.092 kasus pada kelompok lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun.

Selain mengancam kesehatan manusia, karhutla juga menyebabkan hilangnya sumber pangan dan ruang hidup bagi masyarakat maupun satwa liar. Sejumlah spesies endemik yang populasinya sudah kritis turut menghadapi ancaman akibat kerusakan habitat.

Pakar Genetika Ekologi IPB University, Prof Ronny Rachman Noor, mengatakan orang utan termasuk satwa yang semakin terancam akibat deforestasi, kebakaran hutan, kerusakan ekosistem, dan perburuan liar.

"Saat ini orang utan dikategorikan dalam kelompok satwa liar Critically Endangered karena populasinya terus menurun akibat kerusakan habitat dan ekosistem sebagai dampak deforestasi, kebakaran hutan, serta perburuan liar," kata Ronny, dikutip Jumat (13/11/2026).

Dia menilai karhutla di Indonesia bukan lagi sekadar persoalan lokal maupun nasional, melainkan telah menjadi ancaman global. Dampaknya meluas hingga mengganggu keseimbangan iklim, kesehatan masyarakat, dan perekonomian dunia.

Karena itu, menurut Ronny, tuntutan berbagai negara agar Indonesia mengambil langkah konkret untuk menghentikan siklus tahunan karhutla merupakan hal yang wajar.

Dia mendorong pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran secara berkelanjutan, menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan, serta meningkatkan komitmen terhadap upaya penanganan perubahan iklim global.

Selain itu, transparansi data dan informasi mengenai dampak karhutla perlu ditingkatkan agar masyarakat internasional dapat ikut melakukan pemantauan. Kerja sama regional juga diperlukan untuk memperkuat koordinasi lintas negara dalam menekan dampak kabut asap.

"(Indonesia perlu) meningkatkan transparansi data dan dampak agar dunia dapat membantu memantau, serta meningkatkan kerja sama regional untuk memperkuat koordinasi lintas batas guna mengurangi dampak kabut asap," tutur Ronny. (Reuters)