Pendapatan Negara Tumbuh 23,9 Persen hingga Oktober 2026, PNBP Lampaui Target, Pajak Masih Dikejar Rp514 Triliun

Pematangsiantar, MISTAR.ID – Pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Meski menunjukkan kinerja positif, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan memenuhi target pendapatan negara hingga akhir tahun anggaran 2026.

Realisasi tersebut setara 83 persen dari target pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Penerimaan perpajakan masih menjadi kontributor utama, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat pencapaian menonjol karena telah melampaui target tahunan.

Dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kinerja pendapatan dan belanja negara hingga Oktober masih berada dalam jalur yang direncanakan pemerintah.

Penerimaan Perpajakan Masih Mendominasi Pendapatan Negara

Dari total pendapatan negara sebesar Rp2.618 triliun, penerimaan perpajakan menyumbang sekitar Rp2.064 triliun. Penerimaan tersebut terdiri atas pajak sebesar Rp1.796,8 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun.

Penerimaan pajak tumbuh 23,2 persen secara tahunan dan mencapai 76,2 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp267,2 triliun atau sekitar 79,5 persen dari target Rp336 triliun.

Perlu dibedakan antara pertumbuhan penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan perpajakan secara keseluruhan. Penerimaan pajak tumbuh 23,2 persen, sedangkan penerimaan perpajakan secara agregat dilaporkan tumbuh 20,8 persen.

Penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung APBN karena bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, bea keluar, dan cukai.

PNBP Sudah Lampaui Target, Tembus Rp551,8 Triliun

Salah satu capaian paling menonjol adalah realisasi PNBP yang mencapai Rp551,8 triliun atau tumbuh 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut setara 120,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp459,2 triliun. Dengan demikian, sebelum tahun anggaran berakhir, penerimaan PNBP telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp92,6 triliun.

PNBP berasal dari berbagai sumber di luar perpajakan, antara lain pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, pengelolaan kekayaan negara, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Capaian ini memperlihatkan pentingnya optimalisasi aset dan sumber daya negara sebagai penopang penerimaan. Namun, pemerintah juga perlu memastikan peningkatan PNBP bersifat berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada faktor sementara, seperti fluktuasi harga komoditas maupun penerimaan tidak berulang.

Adapun penerimaan hibah dilaporkan mencapai Rp2,1 triliun atau 318,8 persen dari target APBN sebesar Rp0,7 triliun. Meski persentase capaiannya tinggi, kontribusinya terhadap total pendapatan negara relatif kecil.

Pajak Masih Menjadi Tantangan hingga Akhir Tahun

Di balik pertumbuhan pendapatan negara, penerimaan pajak masih membutuhkan perhatian serius. Dengan realisasi Rp1.796,8 triliun hingga Oktober, pemerintah masih harus mengoptimalkan penerimaan untuk mencapai outlook akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.

Artinya, masih terdapat sekitar Rp514 triliun yang perlu dihimpun dalam dua bulan terakhir 2026.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui bahwa upaya mengejar penerimaan tersebut bukan pekerjaan mudah. Karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu fokus pemerintah menjelang penutupan tahun anggaran.

Pemerintah perlu meningkatkan penerimaan dengan tetap menjaga kepatuhan perpajakan, memperkuat administrasi, memperluas basis pajak, serta memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak wajib pajak.

Upaya peningkatan penerimaan juga perlu mempertimbangkan kondisi dunia usaha dan daya beli masyarakat agar optimalisasi pajak tidak menghambat aktivitas ekonomi.

Defisit APBN Terkendali, Keseimbangan Primer Surplus

Hingga akhir Oktober 2026, belanja negara telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau tumbuh 15,6 persen secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pendapatan negara yang mencapai 23,9 persen.

Meski demikian, belanja negara masih lebih besar daripada pendapatan sehingga APBN mencatat defisit Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Di sisi lain, keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp114,8 triliun. Indikator ini menunjukkan bahwa pendapatan negara masih mampu menutupi belanja di luar pembayaran bunga utang.

Suahasil menegaskan bahwa defisit merupakan bagian dari desain APBN dan tidak dapat disamakan dengan kerugian perusahaan.

APBN merupakan instrumen pemerintah untuk membiayai kebutuhan masyarakat, pelayanan publik, perlindungan sosial, dan pembangunan nasional.

Mampukah Pendapatan Negara Mencapai Target APBN 2026?

Dengan target pendapatan negara Rp3.153,6 triliun dan realisasi Rp2.618 triliun hingga Oktober, secara aritmetis pemerintah masih membutuhkan Rp535,6 triliun untuk mencapai target APBN tahunan.

Namun, kebutuhan penerimaan yang disampaikan pemerintah untuk periode November–Desember mencapai sekitar Rp590,1 triliun. Angka tersebut merupakan proyeksi kebutuhan pengumpulan pendapatan dalam dua bulan terakhir berdasarkan perhitungan pemerintah, sehingga perlu dibedakan dari selisih sederhana antara target APBN dan realisasi hingga Oktober.

Tantangan terbesar terutama berada pada penerimaan pajak. Pemerintah masih perlu menghimpun sekitar Rp514 triliun untuk mencapai outlook akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.

Sementara itu, PNBP yang telah melampaui target memberikan ruang positif bagi pencapaian pendapatan negara secara keseluruhan.

Keberhasilan mencapai target akan sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta keberlanjutan PNBP dalam dua bulan terakhir.

Pada akhirnya, pertumbuhan pendapatan negara sebesar 23,9 persen menjadi sinyal positif bagi kinerja fiskal 2026. Namun, keberhasilan APBN tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan, melainkan juga dari efektivitas belanja dan manfaat nyata setiap rupiah uang negara bagi masyarakat.

(Kemenkeu/InfoPublik/hm27)