Medan, MISTAR.ID - Masyarakat mengeluhkan masalah ketidakakuratan penetapan status desil atau peringkat kesejahteraan sosial. Hal ini membuat masyarakat mengajukan perubahan data ke instansi terkait.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, mengatakan permasalahan tersebut dipicu oleh dua faktor yang saling terkait.

"Pertama, metode penilaian desil yang mengandalkan indikator pendekatan tidak langsung atau proxy means testing," ujarnya, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, penentuan desil diukur dari beberapa indikator fisik dan profil dasar, seperti kondisi bangunan rumah, kepemilikan aset, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, hingga penggunaan daya listrik.

"Pendekatan ini memiliki kelemahan akurasi pengelompokan tingkat kesejahteraan yang sangat besar," ucapnya.

Gunawan mencontohkan, seorang sopir mobil rental yang memiliki pendidikan tinggi dan tinggal di rumah permanen berstatus harta warisan.

"Secara kasat mata, jika menggunakan pendekatan proxy, maka supir tersebut sangat mudah dinilai sebagai masyarakat mapan. Padahal jika ditelusuri faktanya, bisa saja membalikkan anggapan tersebut. Sopir mungkin bekerja dengan jam kerja yang tidak menentu, lebih sering sepi penumpang, pendapatan lebih rendah dari pengeluaran dasar, dan jeratan utang. Pendekatan yang terlalu homogen, sering melahirkan deviasi atau kesalahan pengelompokan," ucapnya.

Faktor pemicu lain yaitu perubahan status sosial ekonomi masyarakat di tengah kondisi makro ekonomi yang cenderung melemah.

Ia memberi perbandingan profesi pengemudi ojek online (ojol). Awal kemunculannya, banyak ojol yang bisa mendapat keuntungan hingga belasan juta rupiah per bulan. Namun, keadaan telah berubah di mana pendapatan mereka saat ini merosot tajam.

"Dampak dari efisiensi anggaran pemerintah yang meniadakan kegiatan rapat di hotel juga berdampak kepada pekerja perhotelan yang harus mengurangi jam kerja hingga ancaman pemutusan hubungan kerja," ujarnya.

Selain itu, pekerja bangunan juga kehilangan mata pencarian karena kontraktor tidak mendapat proyek konstruksi. Hal tersebut merupakan dampak dari efisiensi. Fenomena ini membuktikan rentannya perubahan status sosial ekonomi seseorang dalam waktu singkat.

"Jika pengumpulan data tidak dibarengi dengan sistem pemutakhiran yang adaptif, maka data yang tersaji tidak akan mencerminkan kondisi riil masyarakat," tuturnya.

Gunawan menyarankan, masyarakat segera melakukan pengecekan status desilnya dan jangan ragu mengajukan perubahan jika data tersebut dirasa keliru. Di sisi lain, perangkat pemerintah daerah, mulai dari lurah, kepala desa, hingga kepala lingkungan (kepling), dapat lebih adaptif melihat perubahan nasib warganya dan inisiatif memfasilitasi proses klarifikasi data desil agar bantuan sosial dapat tepat sasaran.