Jakarta, MISTAR.ID

Lembaga riset Prasasti Center for Policy Studies menilai konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berpotensi berlangsung lama. Situasi tersebut diperkirakan bisa mengguncang perekonomian Indonesia, terutama melalui lonjakan harga energi serta terganggunya rantai pasok global.

Direktur Kebijakan dan Program Prasasti, Piter Abdullah, menjelaskan dampak paling awal dari konflik semacam ini biasanya terlihat pada keterbatasan cadangan dan distribusi energi dunia. Pasalnya, kawasan Timur Tengah termasuk Iran merupakan salah satu produsen minyak mentah terbesar secara global.

Gangguan juga berpotensi terjadi di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20–30 persen perdagangan minyak dunia. Jika distribusi energi melalui jalur ini terganggu, maka akan memicu guncangan rantai pasok global dan mendorong harga minyak melonjak.

"Ini bukan hanya sekadar hambatan di Selat Hormuz. Tapi juga menyasar kepada kilang-kilang minyak yang berarti suplai minyak di global akan terganggu, sangat-sangat terganggu," ujar Piter dalam konferensi media, Jumat (13/3/2026), dilansir detikcom.

Ia memperkirakan harga minyak dunia berpotensi menembus US$150 per barel. Meski sempat melemah karena sentimen positif dari Badan Energi Internasional yang berencana melepas 400 juta barel cadangan untuk menutup kekurangan pasokan, tren jangka panjang dinilai masih akan naik.

"Ini (perang akan) lama dan kemudian harga minyak akan jauh lebih tinggi. Kemarin kalau paling atas melambungnya perkiraan US$150 per barel. Walaupun sempat turun ya kemarin ya, sempat turun lagi bawah US$100 per barel," paparnya.

Selain energi, konflik di Timur Tengah juga diperkirakan meningkatkan biaya logistik global, terutama untuk aktivitas ekspor dan impor. Kondisi ini berpotensi membuat barang semakin langka dan mahal.

"Shipping cost pasti akan naik biayanya. Selain naik ya semakin sulit juga. Berarti kegiatan transaksi perdagangan dunia pasti turun. Ekspor-impor akan turun. Ini bagi Indonesia walaupun kita bukan negara eksportir, tapi pasti akan mengganggu ekonomi kita kan," ucapnya.

Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor membuat sektor industri domestik sangat rentan terhadap gangguan global. Dampaknya tidak hanya terasa pada aktivitas ekonomi, tetapi juga pada penerimaan pajak negara.

Opsi kebijakan pemerintah

Menurut Piter, pemerintah memiliki tiga skenario kebijakan untuk menghadapi risiko kenaikan harga minyak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Pertama, membiarkan harga bahan bakar dalam negeri mengikuti mekanisme pasar global tanpa intervensi. Langkah ini mengurangi beban subsidi, tetapi berisiko memicu inflasi tinggi serta menekan daya beli masyarakat.

Kedua, menahan kenaikan harga BBM sepenuhnya agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Namun, kebijakan ini berpotensi meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara signifikan.

Skenario ketiga adalah membagi beban kenaikan harga energi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam opsi ini, sebagian kenaikan harga minyak disubsidi, sementara sisanya diteruskan ke konsumen melalui penyesuaian harga BBM.

Menurut Piter, pendekatan ketiga merupakan pilihan paling realistis dalam kondisi saat ini.

"Pilihan yang paling mungkin adalah sebagian ditanggung pemerintah dan sebagian ditransmisikan ke kenaikan harga BBM," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan perekonomian Indonesia tetap akan terdampak oleh dinamika global akibat konflik tersebut. Yang terpenting, kata dia, adalah bagaimana pemerintah mampu menekan besarnya dampak yang muncul. (hm20)