Medan, MISTAR.ID

Kebijakan Work From Home (WFH) yang kembali diterapkan pemerintah bagi ASN maupun sektor swasta sebagai respons atas kenaikan harga minyak mentah dunia memicu diskusi hangat.

Langkah ini diambil guna menghemat konsumsi energi nasional setelah harga minyak jenis Brent bertahan tinggi di level 104 Dolar AS per barel, jauh melampaui asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 sebesar 70 Dolar AS per barel.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai kebijakan ini bak pedang bermata dua. Meski bertujuan meredam pembengkakan subsidi BBM dan defisit APBN, ada risiko ekonomi atau trade off yang harus dibayar.

Gunawan menyoroti mobilitas masyarakat yang dipaksa turun akan mengurangi belanja potensial karyawan. Hal ini diprediksi berdampak langsung pada ekosistem ekonomi di sekitar area perkantoran.

"Mobilitas masyarakat yang dipaksa turun akan mengurangi belanja potensial pegawai atau karyawan itu sendiri. Dampaknya bisa menjalar pada penurunan omset penjualan usaha yang berada di sekitar perkantoran atau pabrik. Ada peluang masyarakat kembali menahan belanjanya," kata Gunawan, Kamis (26/3/2026).

Belajar dari masa pandemi Covid-19, pengetatan aktivitas di dalam rumah terbukti pernah membawa ekonomi nasional ke zona pertumbuhan negatif.

Meskipun WFH kali ini tidak semasif saat pandemi, pemerintah dinilai sedang menghadapi posisi dilematis dalam merespon ketegangan geopolitik antara Iran dengan AS serta Israel.

Gunawan menyarankan agar pemerintah terus memantau dampak kebijakan ini melalui berbagai indikator makroekonomi, mulai dari survei penjualan ritel hingga jumlah uang beredar.

Ada beberapa poin teknis yang perlu diperhatikan pemerintah menurut Gunawan, yaitu memantau sejauh mana produktivitas sektor swasta terdampak, memantau variabel M0 (uang kartal/tunai) dan M1, dan memastikan peredaran uang tunai tidak "mengering" di masyarakat.

"Yang paling penting jangan sampai M0 (uang tunai) ini mengering selama WFH dijalankan. Jika itu terjadi, mengindikasikan adanya tekanan pada belanja masyarakat yang bisa memicu perlambatan kinerja ekonomi secara keseluruhan," ucapnya.

Kebijakan WFH memang menjadi jalan keluar jangka pendek untuk menekan ketergantungan pada BBM di tengah harga minyak yang melambung. Namun, Gunawan menekankan bahwa pemantauan ketat harus dilakukan agar penghematan energi tidak dibayar dengan lesunya konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional.