Pematangsiantar, MISTAR.ID

Wacana kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) mendapat sorotan dari DPR. Meski mendukung kebijakan tersebut, DPR mengingatkan agar penentuan harinya tidak berdekatan dengan akhir pekan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menilai penerapan WFH pada hari Jumat berpotensi menimbulkan efek libur panjang atau long weekend. Hal ini dikhawatirkan justru meningkatkan mobilitas masyarakat, terutama menjelang akhir pekan.

Menurutnya, jika WFH jatuh pada hari Jumat, banyak pekerja bisa memanfaatkannya untuk bepergian atau berwisata. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan tujuan utama kebijakan, yaitu mengurangi konsumsi BBM.

Risiko Penyimpangan Tujuan

Senada dengan itu, anggota DPR lainnya, Ahmad Irawan, juga mengingatkan potensi penyalahgunaan kebijakan WFH jika diterapkan menjelang akhir pekan.

Ia menilai masyarakat bisa saja menganggap WFH sebagai bagian dari libur panjang, sehingga justru meningkatkan aktivitas perjalanan. Jika hal ini terjadi, maka tujuan penghematan energi bisa tidak tercapai.

Usulan Hari Ideal WFH

Ahmad Irawan mengusulkan agar WFH diterapkan pada hari Rabu. Menurutnya, pilihan ini lebih efektif untuk mencegah masyarakat memperpanjang waktu libur.

Ia menjelaskan, jika WFH dilakukan pada hari Senin, masyarakat cenderung memperpanjang libur akhir pekan. Sementara jika diterapkan pada Kamis, pekerja berpotensi mengambil cuti di hari Jumat sehingga menciptakan libur panjang.

Pemerintah Masih Finalisasi Kebijakan

Di sisi lain, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri menyebut pemerintah telah menggelar rapat bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas kebijakan ini.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah pejabat, termasuk Pratikno, Airlangga Hartarto, dan Prasetyo Hadi. Hasilnya, pemerintah telah mengarah pada satu hari tertentu untuk pelaksanaan WFH, namun belum diumumkan secara resmi.

Keputusan akhir masih menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum disampaikan kepada publik.

Bukan Kebijakan Baru

Tito menegaskan bahwa kebijakan WFH bukan hal baru bagi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa skema serupa pernah diterapkan saat pandemi COVID-19, bahkan dengan porsi kerja dari kantor (WFO) yang sangat terbatas.

Dengan pengalaman tersebut, pemerintah optimistis kebijakan WFH satu hari per minggu dapat berjalan lancar. Namun, penentuan hari yang tepat tetap menjadi kunci agar tujuan penghematan BBM benar-benar tercapai tanpa memicu peningkatan mobilitas masyarakat.