Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut mayoritas anggota kabinet telah menyetujui rencana work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto.

"Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama," ujar Tito di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026), dilansir dari detikcom.

Ia menambahkan, selain kebijakan WFH, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi. Namun, rincian kebijakan tersebut belum bisa disampaikan karena masih harus dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi saya nggak nyampaikan, sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke bapak presiden," kata Tito.

Menurutnya, berbagai kebijakan yang dibahas dalam rapat tersebut pada dasarnya sudah mendekati final. Pemerintah kini hanya menunggu keputusan Presiden sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.

"Setelah nanti Pak Presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan. Siapa yang ditunjuk untuk mengumumkan, apakah Menko Ekonomi, atau Mensesneg, itu saya nggak tahu. Jadi, saya tidak pada kapasitas untuk menjelaskan," tuturnya.

Tito menilai penerapan WFH bukan hal baru bagi pemerintah, mengingat skema serupa pernah diterapkan saat pandemi COVID-19. Saat itu, aktivitas pemerintahan tetap berjalan meski sebagian aparatur sipil negara bekerja dari rumah.

"Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," ucapnya.

Pengalaman serupa juga dimiliki pemerintah daerah. Namun, Tito mengakui akan memberikan arahan tambahan bagi kepala daerah yang baru menjabat jika kebijakan ini diterapkan.

"Pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," ujarnya. (hm20)