Medan, MISTAR.ID

Situasi daya beli masyarakat Sumatera Utara (Sumut) diprediksi akan menghadapi tekanan hebat dalam dua bulan ke depan (Mei–Juni 2026).

Kombinasi antara kenaikan harga bahan pokok, lonjakan biaya energi global, dan pendapatan yang stagnan memicu fenomena masyarakat mulai ‘makan tabungan’ demi bertahan hidup.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Sunarji Harahap, menilai kondisi ini mendorong masyarakat masuk ke fase frugal consumer atau konsumen yang sangat hemat dan hanya mengutamakan kebutuhan esensial.

Salah satu pemicu tekanan inflasi adalah melonjaknya harga plastik kemasan hingga 100 persen, yang berdampak langsung pada kenaikan harga makanan dan minuman kemasan.

"UMKM makanan dan minuman adalah sektor yang paling tertekan karena harga plastik naik 40 hingga 60 persen. Konsumen kini mulai beralih ke produk dengan kemasan minimal (less plastic) dan secara drastis mengurangi aktivitas 'jajan' atau belanja non-pokok," kata Sunarji, Minggu (3/5/2026).

Sunarji memperingatkan bahwa tekanan ekonomi ini berpotensi menurunkan kualitas nutrisi masyarakat kelas menengah-ke bawah. Untuk menyiasati pendapatan yang tidak naik, warga mulai beralih ke alternatif pangan yang lebih murah.

"Masyarakat terpaksa melakukan penyesuaian gaya hidup drastis. Ada kecenderungan mereka mengurangi konsumsi protein hewani seperti daging dan ikan, lalu menggantinya dengan protein nabati yang lebih terjangkau demi menghemat pengeluaran," ucapnya.

Melemahnya konsumsi rumah tangga sebagai motor utama PDRB Sumut menyumbang lebih dari 50 persen diprediksi akan berdampak buruk pada angka pertumbuhan ekonomi daerah pada Kuartal II dan III tahun 2026.

"Jika tidak ada stimulus pendapatan atau intervensi harga, pelemahan konsumsi ini berisiko mengoreksi target awal pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 0,5 hingga 1 poin persentase dari target optimistis 5,8 persen," ujar Sunarji tegas.

Untuk membendung dampak struktural ini, Sunarji menyarankan Pemprov Sumut dan Pemerintah Pusat melakukan langkah-langkah darurat, seperti mengkaji peningkatan penerima bansos dari 18 juta menjadi 35 juta keluarga (Desil 1-4).

Kemudian, memperkuat koordinasi TPIP/TPID untuk menjamin pasokan pangan antarwilayah dan stabilisasi harga beras, cabai, serta daging. Selanjutnya, memperkuat subsidi transportasi publik guna merespons kenaikan BBM dan menekan biaya logistik.

Mendorong penggunaan bahan bakar gas sebagai alternatif BBM fosil juga salah satu langkah darurat. Terakhir, mengintegrasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan tepat sasaran dan tidak mengendap di bank.

"Bansos seperti PKH dan BPNT sangat krusial sebagai bantalan darurat, namun harus disesuaikan dengan kondisi struktural saat ini, bukan sekadar bantuan jangka pendek," tutur Sunarji. (hm20)