Medan, MISTAR.ID (1/9/2026) — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) pada Agustus 2026 berada di 0,43 persen.

Sedangkan inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) di level 3,23 persen, dengan tingkat inflasi tahun kalender atau year-to-date (y-to-d) sebesar 1,52 persen.

Angka tersebut menjadi sinyal keberhasilan pemerintah daerah menekan dan mengendalikan harga pangan di pasaran karena inflasi menunjukkan tren penurunan.

Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, mengatakan inflasi ini menunjukkan perbaikan signifikan jika dibandingkan bulan sebelumnya. Keikutsertaan dan upaya pemerintah daerah menjaga ketersediaan pasokan komoditas pokok dinilai berjalan efektif.

"Pemerintah telah berupaya mengendalikan inflasi tiga bulan terakhir, dan sudah berjalan bagus. Tadinya, Sumut secara year on year masih di 4,20 persen, sekarang sudah turun jauh. Ini menunjukkan beberapa komoditas penting sudah semakin terjaga stabilitas harganya," kata Asim, Selasa (1/9/2026).

Asim menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi yang didominasi beras dan cabai sudah mulai dapat dikendalikan dengan baik. Saat ini, masyarakat Sumut memiliki banyak opsi seiring bergesernya tren konsumsi harian dari cabai rawit yang beralih ke cabai merah.

Meskipun demikian, harga komoditas daging ayam ras justru mengalami lonjakan. Melihat fenomena tersebut, Asim memvalidasi kenaikan harga daging ayam dipengaruhi oleh kembali aktifnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah.

Tingginya minat anak-anak terhadap olahan daging ayam otomatis mengerek permintaan pasar terhadap komoditas tersebut.

"Khususnya anak-anak, daging ayam sangat diminati. Jadi, permintaan dari MBG itu menjadi salah satu pendorong kenaikan harga. Tapi saya lihat pemerintah sudah bekerja keras mengupayakan ketersediaan pasokan terus terjaga dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Saat ini, Sumut sudah mulai memasuki masa panen," ucapnya.

Berdasarkan rilis BPS, seluruh kabupaten/kota basis Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumut mengalami inflasi pada Agustus 2026.

Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Labuhanbatu yang menyentuh angka 5,10 persen dengan nilai IHK 119,65. Sebaliknya, inflasi terendah didapatkan oleh Kabupaten Karo di angka 2,40 persen dengan nilai IHK 113,45.

"Pergerakan inflasi tahunan didorong oleh naiknya sebelas indeks kelompok pengeluaran di masyarakat. Tertinggi tercatat oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak 8,81 persen," ujarnya.

Selain kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok transportasi juga mengalami kenaikan sebesar 4,83 persen, kemudian kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 3,48 persen.

Kelompok penyediaan makanan, minuman, dan restoran naik sebesar 3,44 persen, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,39 persen.

Kelompok pengeluaran lainnya mengalami kenaikan berkisar di bawah 3 persen, seperti pakaian dan alas kaki, kesehatan, pendidikan, hingga perlengkapan rutin rumah tangga.

Inflasi sangat dipengaruhi oleh dinamika harga berbagai komoditas pokok di pasaran. Kelompok komoditas yang memberi andil penyumbang inflasi tahunan terbesar di Sumut periode Agustus 2026 adalah emas perhiasan dengan sumbangan 0,47 persen.

Komoditas berikutnya adalah daging ayam ras 0,26 persen, cabai rawit 0,25 persen, bahan bakar bensin 0,21 persen, serta tomat 0,20 persen. Untuk minyak goreng, cabai merah, dan tarif angkutan udara memberi andil di atas 0,10 persen.

Komoditas penyumbang deflasi, yaitu bawang merah, yang menjadi penyumbang deflasi terbesar mencapai 0,54 persen, kacang panjang dan sawi putih masing-masing 0,03 persen, bawang putih, kol putih, kentang, dan telur ayam ras masing-masing memberikan andil sebesar 0,02 persen.

Melihat tingginya kebutuhan pangan operasional dapur MBG dan juga konsumsi reguler masyarakat, Asim memastikan Pemerintah Provinsi Sumut di bawah koordinasi Gubernur terus menjaga ketersediaan pasokan barang-barang komoditas strategis produksi lokal.

BPS berkomitmen untuk terus menyuplai data dan masukan riil sebagai landasan pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah, terutama mengamankan stok pangan menjelang momentum akhir tahun.

"Jadi kebutuhan yang lebih besar, seperti MBG, kita coba diseimbangkan. BPS berkomitmen memberikan data masukan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar mengambil langkah penting dalam menjaga stabilitas harga dan kebutuhan pasokan. Saat ini sudah mulai memasuki periode persiapan Nataru (Natal dan Tahun Baru), ini juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh stakeholder terkait," tutur Asim. (hm27)