Ankara, MISTAR.ID
Ketika gempa bumi mengguncang Turki pada 17 Agustus 1999 dan merenggut 19.000 jiwa, pemerintah Turki saat itu dikritik keras oleh oposisi dan masyarakat sipil yang menuding pemerintah Perdana Menteri Bulent Ecevit lamban menangani gempa sehingga banyak orang tak terselamatkan.
Menteri kesehatan saat itu, Osman Durmus yang berasal dari Partai Gerakan Nasionalis (MHP) dan berkoalisi dengan pemerintahan pimpinan Partai Kiri Demokratik (DSP), bahkan menampik bantuan asing untuk mengatasi dampak gempa 1999.
Di antara yang vokal mengkritik pemerintahan Ecevit adalah Recep Tayyip Erdogan yang setahun sebelumnya menjabat wali kota Istanbul.
Baca Juga:Korban Tewas Gempa Turki-Suriah Tembus 41 Ribu Orang
MHP berkoalisi dengan DSP yang meraih suara terbanyak pada pemilu legislatif April 1999. Koalisi ini juga beranggotakan Partai Tanah Air (ANAP).
Respons buruk pemerintah koalisi DSP-MHP membawa koalisi ini ambruk dalam pemilu 2002 setelah kekuatan baru bernama Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Erdogan menang telak dalam pemilu itu.
AKP menjadi kekuatan alternatif ketika kebanyakan rakyat sudah muak dengan pemerintahan koalisi DSP, termasuk akibat respons buruk mereka terhadap dampak gempa 1999.
Setelah 24 tahun kemudian pada Februari tahun ini, giliran AKP dan Erdogan yang dituding lamban merespons dampak gempa setelah gempa dahsyat Magnitudo 7,8 pada 6 Februari merenggut korban yang jauh lebih banyak dari korban gempa 1999.
Baca Juga:131 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Imbas Gedung Runtuh akibat Gempa Dahsyat Turki
Sampai tulisan ini disiarkan, korban gempa yang terjadi dua pekan lalu di Turki dan Suriah itu sudah merenggut lebih dari 4.500 nyawa manusia.
Salah satu reaksi lamban Erdogan adalah tidak cepat mengerahkan militer dalam proses pencarian dan penyelamatan korban gempa.
Erdogan baru mengerahkan militer setelah mengumumkan keadaan darurat yang dipandang oposisi sebagai selubung untuk menekan musuh-musuh pemerintah.
Hubungan antara AKP-Erdogan dan militer sendiri tak benar-benar baik, terutama akibat kudeta gagal 2016 yang melibatkan sejumlah perwira militer dan gerakan pimpinan ulama Fethullah Gulen yang berpengaruh luas di kalangan terdidik, birokrasi, militer, dan sistem penegakan hukum Turki.
Baca Juga:Korban Tewas Gempa Turki-Suriah Melonjak Jadi 33 Ribu Orang
Kudeta gagal 2016 itu menjadi pintu masuk bagi Erdogan untuk melumpuhkan musuh-musuh politiknya, termasuk untuk semakin meminggirkan militer dari dunia politik yang sudah terjadi sejak akhir 1990-an.
Sejak Mustafa Kemal Attaturk menguasai Turki pada 1923, militer menjadi kekuatan dominan. Mereka menjadi pengawal setia untuk sekularisme Turki.
Namun, setelah membubarkan pemerintahan Perdana Menteri Necmetin Erbakan lewat kudeta terselubung pada 1997, posisi militer mulai goyah.(antara/hm10)
