Samosir, MISTAR.ID
Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang meminta supaya setiap usulan yang disampaikan dari setiap desa merupakan skala prioritas untuk kebutuhan rakyat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang saat membuka Musrenbang RKPD 2024 tingkat kecamatan di Kecamatan Onan Runggu, Kamis (16/2/23) yang mengangkat tema “Penguatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan”.
“Setiap desa harus betul-betul mengusulkan pembangunan skala prioritas yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setiap usulan harus jelas hasilnya, sehingga melahirkan pembangunan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:Pembangunan Labersa Hotel di Samosir Disinyalir Caplok Daerah Sungai
Martua Sitanggang menyampaikan bahwa pelaksanaan musrenbang sangat penting sebagai awal dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 serta mengajak seluruh stakeholder yang dimulai dari pemerintah desa untuk bersama-sama mengawal perencanaan. Sehingga menghasilkan suatu perencanaan yang baik demi tujuan pembangunan yang tepat sasaran, mewujudkan masyarakat Samosir yang maju dan sejahtera.
Dijelaskan Martua, prosedur penyusunan perencanaan yang baik harus dimulai dari desa karena desa adalah ujung tombak pembangunan dan usulan pembangunan infrastruktur di desa harus didukung kesediaan lahan supaya dalam proses pelaksanaannya tidak terkendala.
“Usulan pembangunan infrastruktur dibuktikan ketersediaan lahan,” jelasnya.
Disampaikannya, akibat anggaran daerah yang kecil seluruh aspirasi masyarakat tidak dapat terpenuhi sehingga setiap usulan dari desa harus benar-benar skala prioritas.
Baca Juga:Bawaslu Samosir Gelar Apel Siaga Pengawasan dan Launching Aplikasi ‘Jarimu Awasi Pemilu’
“Musrenbang kecamatan harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat setiap desa, perencanaan yang baik, harus tepat sasaran sehingga output yang dihasilkan baik dan dapat menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Rajoki Simarmata mengatakan, usulan dari setiap desa akan diinput dalam sistim perencanaan pembangunan daerah (SIPD) dan untuk pemerataan pembangunan akibat keterbatasan anggaran, Rajoki mengatakan setiap desa akan mendapat minimal satu pembangunan infrastruktur.
Ia berharap, usulan dari setiap desa berpihak pada pelayanan dasar kebutuhan masyarakat dengan konsep ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. (josner/hm12)
