Pematang Siantar, MISTAR.ID
Meski sudah sebanyak sekitar 81 persen tanah di wilayah Kota Pematang Siantar telah bersertifikat, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana akan mencanangkan kegiatan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas).
Kegiatan itu dilaksanakan sebagai upaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya. Sehingga dapat menghilangkan konflik maupun sengketa batas ataupun sengketa kepemilikan.
Seperti disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPN Kota Pematang Siantar Pangasian H Sirait ketika dikonfirmasi mengenai tanah yang telah bersertifikat di wilayah tugasnya, dan apa upaya yang dilakukan BPN untuk mendorong masyarakat mengurus administrasi atau sertifikat tanahnya, Rabu (25/1/23).
Baca Juga:Pemkab Tapanuli Utara Terima Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
“Jumlah tanah yang sudah bersertifikat di kota Pematang Siantar berdasarkan data kita, berada di angka 81 persen sudah besar. Sisanya 19 persen, ini mungkin tanah-tanah warisan yang belum terbagi. Baru, tanahnya ada tapi pemiliknya berada di luar dari kota Pematang Siantar. Ini menjadi kendala dan tantangan bagi kami, makanya kami berharap dukungan dari perangkat kelurahan sampai ke jajaran tingkat kepala lingkungan, untuk mendeteksi siapa sebenarnya yang punya tanah,” terangnya.
Mengenai upaya yang dilakukan BPN untuk mendorong masyarakat mengurus administrasi atau sertifikat tanahnya, kata Pangasian, pihaknya telah mencanangkan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dan untuk melakukan percepatan kegiatan PTSL tahun 2023 ini, pihaknya mencanangkan kegiatan Gemapatas yang akan dilaksanakan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN dan diikuti Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, pada tanggal 3 Februari 2023.
“Target minimal pemasangan patok atau tanda batas secara Nasional sejuta tanda batas di Sumatera Utara sebanyak 37.500 tanda batas. Di kota Pematang Siantar tahun 2023, target sertifikat sebanyak 680, tapi akan kita upayakan 1.000 tanda batas,” ungkap Pangasian yang menyebutkan, bahwa pihaknya sudah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gemapatas itu kepada Wali Kota Pematang Siantar dan jajarannya agar para Lurah diberi masukan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan terkait pertanahan tersebut.
Baca Juga:Dinsos Bakal Awasi Penyaluran BPNT 2023 Antisipasi Beras Kualitas Buruk
Tak hanya sampai di situ, kata Pangasian, BPN juga akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat di kantor kelurahan.
“Jadi sebelum tanggal 3 Februari nanti, penyuluhan akan kita lakukan terlebih dahulu kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu apa yang harus diperbuat sesuai kewajiban. Karena kewajiban masyarakat dalam rangka pensertifikatan tanahnya, pertama sekali adalah memasang tanda batas, sehingga kementerian mencanangkan Gemapatas,” bebernya. (ferry/hm12)
