Asahan, MISTAR.ID

Sejumlah warga Desa Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, menolak bantuan sebesar Rp5 juta yang rencananya digunakan untuk perbaikan sementara jalan rusak. Bantuan itu disebut-sebut berasal dari Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, dinilai tidak mampu menjawab persoalan infrastruktur yang telah lama dikeluhkan masyarakat.

Penolakan tersebut mencuat di tengah keresahan warga terhadap kondisi jalan kabupaten yang mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun. Bantuan yang rencananya digunakan untuk membeli semen guna menambal sejumlah titik jalan berlubang justru dianggap sebagai langkah yang tidak menyentuh akar persoalan.

Sejumlah warga menyampaikan keberatan mereka, baik secara langsung maupun melalui Grup WhatsApp Relawan Aksi Protes Jalan Rusak yang selama ini menjadi wadah komunikasi masyarakat terkait kondisi jalan di wilayah tersebut.

“Memang benar ada bantuan datang senilai Rp5 juta itu untuk beli semen supaya menambal jalan yang berlubang. Tapi kami tolak karena bukan ini solusi yang kami cari,” kata Bayu kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).

Bayu menilai kerusakan jalan yang terjadi sudah berada pada tahap yang memerlukan penanganan menyeluruh. Saat musim kemarau, debu tebal dari badan jalan kerap mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, ketika hujan turun, jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang menyulitkan mobilitas warga maupun kendaraan pengangkut hasil pertanian.

Padahal, ruas jalan tersebut memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung antarwilayah. Jalan itu menghubungkan Kelurahan Sentang di Kecamatan Kisaran Timur dengan sejumlah desa di Kecamatan Sei Dadap, seperti Desa Sei Dadap III/IV, Desa Sei Alim Hasak, dan Desa Bahung Sibatu-batu.

Akses tersebut juga menjadi penghubung menuju beberapa desa di Kecamatan Air Batu, di antaranya Desa Sijabut Teratai, Desa Danau Sijabut, Desa Juta Ginjang, dan Desa Hessa Air Genting.

Senada dengan Bayu, warga Desa Sei Alim Hasak bernama Wahyu Sitorus mempertanyakan tujuan pemberian bantuan tunai tersebut. Menurutnya, hingga kini masyarakat belum memperoleh penjelasan yang jelas mengenai mekanisme penyaluran maupun pihak yang menerima bantuan tersebut.

“Untuk apa diterima uang itu? Apakah ini upaya untuk menggagalkan aksi protes kami masyarakat? Kami sama sekali tidak setuju jika uang itu diterima dan dipergunakan untuk perbaikan jalan. Baiknya dipulangkan saja ke Bupati,” ujar Wahyu.

Ia menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, warga berharap pemerintah tidak membebankan penyelesaian masalah infrastruktur kepada masyarakat melalui pola swadaya maupun bantuan yang nilainya dinilai tidak sebanding dengan tingkat kerusakan jalan.

Menurut Wahyu, masyarakat saat ini tidak lagi membutuhkan perbaikan sementara, melainkan tindakan nyata berupa pembangunan atau perbaikan permanen agar akses transportasi dan aktivitas ekonomi warga dapat kembali berjalan normal. (hm25)