Deli Serdang, MISTAR.ID
Usai diprotes warga pasca pengangkatan Wagiman menjadi Kasi Pemerintahan setelah bertahun kosong, warga Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang minta penjaringan kasi pemerintahan di desanya dipercepat.
Sementara Wagiman yang sempat diangkat menjadi Kasi Pemerintahan, Senin (6/11/23) lalu telah dikembalikan ke jabatannya semula sebagai Kepala Dusun (Kadus) IX. Namun karena jadwal penjaringan belum juga ditetapkan oleh pihak desa, sehingga warga bertanya-tanya
“Wagiman sudah tidak lagi rangkap jabatan sebagai kasi pemerintahan. Dia (Wagiman) sudah dikembalikan ke posisi awalnya sebagai kepala dusun. Katanya mau dilaksanakan penjaringan kasi pemerintahan. Tapi setelah sekian lama tidak juga ada dilaksanakan,”ujar sejumlah warga Desa Perdamean kepada Mistar, Senin (20/11/23).
Baca juga: Sarankan Korban Rudapaksa Menikah, LPA Deli Serdang Sesalkan Tindakan Oknum Kadus
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Desa Perdamean Toni Hasudungan Sitorus tidak merespon. Pesan singkat tidak dibalas dan telepon tidak diangkat. Begitu juga dengan Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Deli Serdang, Simson Tambunan.
Diberitakan sebelumnya, warga minta pengisian posisi Kasi Pemerintahan menggantikan Bainah Sari yang meninggal dunia 3 tahun silam segera dilaksanakan.
Penunjukan Wagiman menjadi rangkap jabatan ditentang warga. Sebab, selain kepala dusun dan Kasi Pemerintahan, ia juga Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Perdamean. Usianya juga sudah tidak muda lagi. Saat ini Wagiman berumur 50 tahun lebih. Bahkan disebut-sebut Wagiman juga beristri dua.
Baca juga:Warga Protes Pengangkatan Kadus Jadi Kasi Pemerintahan Desa Perdamean
Dinas PMD Deli Serdang juga mendesak untuk segera dilakukan pemilihan kasi pemerintahan baru dan diberi waktu 2 minggu.
Kabar Desa Perdamean sempat viral beberapa waktu silam. Kepala desanya, Toni Hasudungan Sitorus pernah dinonaktifkan Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan selama setengah tahun usai dilantik menjadi kades 3 periode. Sanksi tersebut diberikan karena Toni diduga selingkuh dengan istri salah seorang warganya.(sembiring/hm17)
