Samosir, MISTAR.ID

Tokoh masyarakat Samosir, Oloan Simbolon, menilai sinergi antara tiga jalur kekuasaan dari Kabupaten Samosir yang berada di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional hingga kini belum terlihat secara nyata. Ketiga tokoh itu adalah Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, anggota DPR Rapidin Simbolon, serta anggota DPRD Sumatera Utara Sorta Siahaan.

Padahal, menurutnya, keberadaan tiga figur politik asal Samosir di posisi strategis seharusnya menjadi peluang besar untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, terutama di kawasan Danau Toba.

Oloan Simbolon, menilai konfigurasi politik seperti ini jarang dimiliki oleh sebuah kabupaten. Menurutnya, secara teori politik, representasi kuat di tiga level pemerintahan merupakan potensi besar jika mampu disinergikan.

“Kalau kita lihat secara matematis dan struktural, ini kekuatan yang lengkap. Ada di kabupaten, provinsi, sampai nasional. Seharusnya ini menjadi kemewahan politik bagi Samosir,” ujar Oloan, Kamis (5/3/2026).

Namun demikian, ia menilai kekuatan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu agenda pembangunan yang jelas bagi daerah.

Menurut Oloan, selama hampir dua tahun terakhir masyarakat melihat masing-masing tokoh menjalankan perannya, tetapi masih bergerak secara paralel, belum menunjukkan kerja kolektif yang kuat.

“Semua terlihat aktif, semua terlihat bekerja. Tapi masyarakat belum melihat apakah kekuatan ini benar-benar sudah menyatu untuk kepentingan Samosir,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam praktik politik pemerintahan, koordinasi antarlevel kekuasaan menjadi kunci untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai kepala daerah, bupati memiliki posisi strategis dalam menjalankan program pembangunan dan melobi dukungan pemerintah pusat. Sementara itu, anggota DPR memiliki akses langsung dalam pengambilan kebijakan nasional serta pengawalan anggaran di tingkat pusat.

Di sisi lain, peran DPRD Sumatera Utara juga dinilai sangat penting, terutama dalam memperjuangkan program dan penganggaran melalui APBD provinsi yang berdampak langsung bagi kabupaten.

Karena itu, menurut Oloan, ketiga jalur kekuasaan tersebut seharusnya saling melengkapi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kalau bupati melobi program ke pusat, seharusnya anggota DPR bisa mengawal dari dalam. Begitu juga di tingkat provinsi, anggota DPRD Sumut harus menyelaraskan kebutuhan kabupaten dengan kebijakan provinsi,” jelasnya.

Ia menegaskan sinergi tersebut bukan soal kepentingan pribadi atau ego jabatan, melainkan etika dalam menjalankan mandat politik dari rakyat.

“Setiap mandat publik membawa tanggung jawab moral. Tanggung jawab itu adalah menyatukan kekuatan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, politik lokal sering kali masih dibayangi oleh sisa-sisa kontestasi elektoral yang belum sepenuhnya selesai. Jika hal itu terbawa ke dalam ruang kebijakan, maka yang dirugikan adalah masyarakat.

Oloan menyebut waktu hampir dua tahun merupakan periode yang cukup untuk menunjukkan kapasitas dan komitmen para pemimpin dalam bekerja untuk daerah.

Kini, kata dia, masyarakat menunggu kedewasaan politik dari para pemegang mandat tersebut untuk membangun kerja sama yang lebih konkret.

“Samosir tidak membutuhkan tiga pusat kekuatan yang berjalan sendiri-sendiri, yang dibutuhkan adalah satu orbit kerja bersama,” katanya.

Ia menilai kerja sama tersebut tidak cukup hanya dalam bentuk pertemuan formal atau pernyataan pers semata. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah agenda pembangunan yang terukur, transparan, dan bisa dievaluasi oleh publik.

Jika tiga jalur kekuasaan itu mampu bersatu, Oloan meyakini dampaknya tidak hanya sebatas proyek pembangunan, tetapi juga dapat menjadi fondasi transformasi bagi masa depan Samosir.

Namun sebaliknya, jika masing-masing tetap berjalan sendiri, momentum politik yang sebenarnya sangat strategis itu dikhawatirkan akan terlewatkan.

“Pada akhirnya kekuasaan bukan soal siapa yang paling sering terlihat, tetapi siapa yang mampu menurunkan ego dan benar-benar mengangkat kepentingan rakyat,” kata Oloan Simbolon. (hm25)