Sorotan DPRD Dinilai Keliru, Pengamat Sebut Evaluasi Semestinya Menyasar Ketua TAPD Samosir
Tokoh pemuda, Juanro. (foto: istimewa/mistar)
Samosir, MISTAR.ID
Desakan tiga fraksi DPRD Samosir—Golkar, NasDem, dan PDIR—yang meminta Bupati mengganti atau mengevaluasi Kepala Bappeda dan Litbang dinilai tidak memiliki dasar argumentatif yang kuat. Kritik tersebut disampaikan dalam pendapat akhir fraksi pada Paripurna Ranperda APBD Samosir Tahun Anggaran 2026, Jumat (28/11/2025), dan dinilai sarat muatan politis.
Desakan tiga fraksi itu disebut hanya berangkat dari persoalan komunikasi yang dinilai kurang baik dengan Kepala Bappeda, Rajoki Simarmata. Mereka beralasan perencanaan merupakan kompas pembangunan, dan ketika kompas buram, pembangunan dianggap kehilangan arah.
Namun pandangan itu disebut keliru karena komando utama dalam perencanaan daerah berada pada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yakni Sekretaris Daerah Marudut Tua Sitinjak. Sementara Bappeda berperan sebagai pelaksana teknis di bawah koordinasi TAPD.
Tokoh pemuda, Juanro, menilai kritik tiga fraksi itu minim argumentasi dan tidak memenuhi standar objektivitas dalam penilaian kinerja.
“Dalam tata kelola pemerintahan, Sekda adalah pengendali koordinasi lintas OPD sekaligus aktor sentral dalam perencanaan dan penyusunan anggaran. Karena itu, sorotan semestinya diarahkan ke Sekda, bukan Kepala Bappeda,” ujarnya di Pangururan, Selasa (2/12/2025).
Juanro juga mempertanyakan alasan fraksi-fraksi tersebut hanya menyebut Kepala Bappeda ketika menyerukan evaluasi terhadap kepala OPD. Tanpa pemaparan yang memadai, hal ini dianggap memperkuat dugaan bahwa kritik tersebut tidak bersandar pada kajian kinerja.
Ia bahkan menduga adanya kepentingan politik tertentu di balik tekanan tersebut, termasuk kemungkinan adanya proyek atau kebutuhan konstituen yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam proses perencanaan. Menurutnya, hal itu bisa memicu kekecewaan sejumlah anggota dewan sehingga mereka kemudian mengarahkan kritik secara spesifik kepada Kepala Bappeda.
“Jika ingin objektif, evaluasi paling relevan seharusnya ditujukan kepada Ketua TAPD, karena di tangan Sekda arah pembangunan daerah dikendalikan,” tambahnya.
Selain itu, Juanro mempertanyakan langkah dua fraksi pengusung Bupati yang memilih mengkritik melalui forum resmi paripurna alih-alih menyampaikan secara langsung kepada kepala daerah. Ia menilai persoalan internal semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi intensif, bukan dijadikan sebagai isu politik dalam sidang resmi. (hm24)
